RIAUIN.COM - Program UN-REDD, hasil kolaborasi antara Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), terus bergerak maju di Provinsi Riau.

Pada Kamis (5/12), delegasi UN-REDD yang terdiri dari Annete Wallgren (UNEP), Kamran Hussain (UNEP), Bambang Arifatmi (UNEP), Marco Piazza (FAO), dan Dwi Farastika (FAO) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau. Mereka diterima langsung oleh PJ Sekretaris Daerah, Taufiq Oesman Hamid, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi UN-REDD memaparkan progres pelaksanaan program REDD+ di Provinsi Riau, yang telah berjalan sejak tahun 2022. Annete Wallgren, Ketua Delegasi UN-REDD, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), telah memulai tahapan readiness untuk memperkuat arsitektur REDD+ di provinsi ini.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan REDD+ tidak hanya bergantung pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, melainkan juga memerlukan dukungan sektor-sektor lain, seperti pangan, pertanian, perkebunan, kelautan, transportasi, dan lainnya.

Annete juga mengungkapkan bahwa sejumlah agenda penting telah direncanakan oleh UN-REDD, termasuk pertemuan kick-off dengan pemangku kepentingan pada Januari 2025 dan peluncuran proyek tingkat nasional pada Februari 2025. Selain itu, persiapan dokumen STRADA, FREL, dan BSM yang berstandar internasional akan segera dilakukan.

Tanggapan terhadap hal tersebut, PJ Sekdaprov Taufiq Oesman Hamid menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Riau dan UN-REDD. Menurut Taufiq, Pemprov Riau berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif REDD+ dan berkolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi pendanaan REDD+.

Taufiq menambahkan, beberapa waktu belakangan ini Pemprov Riau, melalui Bappeda dan Dinas LHK, telah intens melakukan rapat-rapat untuk mempercepat penguatan arsitektur REDD+ di daerah. "Dengan adanya arsitektur ini, kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan emisi GRK dapat dinilai dan diberikan pendanaan serta program untuk daerah," ujarnya.

Taufiq juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan kinerja pengurangan emisi GRK dari tahun 2014-2016, Pemerintah Provinsi Riau akan menerima dana REDD+ melalui mekanisme Result Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) senilai USD 2.065.102 juta. Saat ini, proposal kegiatan tersebut sedang dalam tahap persiapan di BPDLH.

Taufiq berharap, dengan dukungan penuh dari UN-REDD, kinerja Provinsi Riau dalam menekan emisi GRK dapat lebih optimal dan diimbangi dengan pendanaan yang lebih besar bagi daerah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Elly Wardani, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwamen, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Dr. Matnuril, serta Danang Kabul, Tim UNEP di Provinsi Riau. (*)