RIAUIN.COM - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 menjadi fokus utama DPRD Riau periode 2024-2029, yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan adanya defisit anggaran pada APBD 2025, yang mencuat dalam diskusi publik.

Selama tahun 2024, Provinsi Riau mengalami tiga pergantian kepemimpinan. Pada awal tahun, Gubernur Riau dijabat oleh Edy Natar, kemudian pada akhir Februari hingga Agustus, jabatan dipegang oleh Penjabat (Pj) Gubernur SF Hariyanto, dan sejak 15 Agustus, Rahman Hadi menjadi Pj Gubernur.

Menanggapi isu defisit anggaran tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, membantah adanya potensi defisit yang berlarut-larut. Dalam rapat yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (19/11/2024), Eet menegaskan bahwa masalah defisit tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Eet yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD Riau, mengkritik ketidaksesuaian antara pernyataan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ia menganggap Bapenda belum cukup optimis dalam menyusun proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal data pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, dan pajak air sudah tersedia.

"Seharusnya Bapenda lebih berani memproyeksikan PAD dari berbagai sumber, seperti pajak kendaraan bermotor yang dapat menghasilkan Rp80 miliar per bulan. Pendapatan dari PI 10 persen Blok Rokan juga masih bisa meningkat di akhir tahun," jelas Eet.

Ia juga menambahkan bahwa defisit yang pernah disebutkan sebesar Rp1,3 triliun tidak relevan dan tidak ditemukan dalam pembahasan anggaran. Eet mengingatkan bahwa perhitungan defisit baru bisa dilakukan setelah tutup buku pada akhir tahun.

Menurutnya, hingga Oktober 2024, realisasi anggaran APBD 2024 mencapai sekitar 69 persen atau Rp7,4 triliun dari total APBD sebesar Rp11 triliun. Kepala BPKAD optimis bahwa realisasi anggaran akan mencapai 93 persen atau sekitar Rp10,4 triliun hingga akhir tahun.

Eet menekankan bahwa upaya untuk mengatasi kekurangan anggaran dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Banggar dan TAPD untuk memastikan APBD 2025 tetap seimbang.

"Isu defisit ini bisa diselesaikan jika kita bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kita harus mencari solusi terbaik agar APBD tetap sehat dan terkelola dengan baik," tutupnya. (*)