RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui penandatanganan nota kesepahaman guna mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk periode 2025-2027. Acara yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, pada Rabu (20/11/2024), dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, dan Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Eddy Sulistijantoe Hadie.

Pj Gubri Rahman Hadi menyatakan bahwa seluruh 12 kabupaten/kota di Riau telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Sebagai bukti kesuksesan, tingkat kepesertaan jaminan kesehatan di Provinsi Riau per 1 November 2024 tercatat mencapai 98,41 persen, melebihi target nasional yang dipatok 98 persen hingga akhir 2024.

"Sebagai komitmen kami untuk terus mengoptimalkan program JKN, hari ini kami bersama BPJS Kesehatan memperpanjang kesepakatan guna memastikan seluruh masyarakat Riau mendapat layanan kesehatan yang setara," jelas Rahman Hadi.

Namun, meskipun angka partisipasi sudah tinggi, masih terdapat sekitar 110.661 jiwa di Provinsi Riau yang belum terdaftar dalam program JKN. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan masih adanya warga yang belum memiliki KTP, yang merupakan syarat utama dalam pendaftaran.

"Penambahan jumlah penduduk yang pesat, serta sebagian yang belum memiliki identitas, menjadi tantangan kami. Karena BPJS menggunakan NIK sebagai basis data, kami terus melakukan pembaruan dan pembersihan data, termasuk menghapus data warga yang sudah meninggal," tambahnya.

Terkait dengan pembiayaan, pada 2024 Pemprov Riau telah mengalokasikan bantuan iuran jaminan kesehatan untuk 800.000 jiwa melalui mekanisme budget sharing. Sebanyak 55 persen dari iuran BPJS kelas III, atau sekitar Rp19.750 per jiwa, ditanggung oleh Pemprov Riau, sementara 45 persen sisanya, yaitu Rp15.750 per jiwa, dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Sejak 2019 hingga 2024, Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar hampir satu triliun rupiah, tepatnya Rp999.741.204.000," ungkapnya.

Untuk APBD tahun 2025, Pemprov Riau kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp247,8 miliar, yang terbagi dalam dua pos: Rp184,8 miliar untuk iuran budget sharing bagi 800.000 jiwa, dan Rp63 miliar untuk kontribusi iuran bagi 2,5 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI).

"Anggaran ini menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memastikan keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Riau, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan berkualitas tanpa kendala finansial," pungkasnya. (*)