RIAUIN.COM- Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (7/11/2024). Rapat yang berlangsung cukup hangat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Zulfadhli Alhamdi, dan dihadiri oleh anggota-anggota Komisi IV, antara lain Munawar Syahputra, Dodi Irawan, Samsuri Daris, Farida H Saad, Jons Ade Nopendra, Muhtarom, Zulhendri, dan Mohammad Fadel Variza. Kehadiran anggota baru ini menambah dinamika rapat yang bertujuan memperkuat hubungan antara DPRD dan BPBD dalam rangka optimalisasi penanggulangan bencana di Riau.

Zulfadhli Alhamdi, yang memimpin rapat tersebut, menyampaikan pentingnya pertemuan ini untuk memperkenalkan anggota Komisi IV yang baru kepada BPBD serta meningkatkan koordinasi antara kedua pihak. "Kami berharap melalui rapat ini, hubungan yang lebih kuat antara Komisi IV dan BPBD dapat terjalin. Kami siap mendukung BPBD dalam memfasilitasi penanggulangan bencana, baik itu melalui rehabilitasi pasca bencana maupun program-program yang telah direncanakan," ujar Zulfadhli.

Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M Edy Afrizal, serta Sekretaris BPBD Provinsi Riau, Abri Arianto, beserta jajaran terkait dari BPBD. M Edy Afrizal memaparkan laporan tentang program dan kegiatan BPBD Provinsi Riau yang dijalankan sepanjang tahun 2024. "BPBD Provinsi Riau pada tahun ini memiliki 2 program besar, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program ini kami jalankan dengan fokus untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan mempercepat penanggulangan apabila terjadi bencana," jelas M Edy Afrizal.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat ini adalah perubahan struktural di BPBD Provinsi Riau. M Edy Afrizal mengungkapkan bahwa BPBD Provinsi Riau akan mengalami perubahan nama menjadi BPBD dan Damkar (Pemadam Kebakaran). "Pemadam kebakaran baru dimasukkan ke dalam BPBD pada tahun ini, namun saat ini sifatnya masih koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota," ujar M Edy Afrizal.

Dia berharap perubahan ini akan memperkuat sistem penanggulangan bencana serta mempercepat respons terhadap kebakaran di daerah-daerah yang rawan.

Selain itu, rapat ini menjadi ajang penting bagi para anggota baru Komisi IV untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab BPBD dalam penanggulangan bencana. Anggota Komisi IV, Munawar Syahputra, mengatakan, "Sebagai anggota baru, kami tentu ingin belajar lebih banyak mengenai langkah-langkah konkret BPBD dalam penanggulangan bencana, terutama terkait dengan kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan mitigasi risiko bencana di Riau."

Dodi Irawan, anggota lain dari Komisi IV, juga menambahkan, "Kami perlu memastikan bahwa BPBD dapat berfungsi secara maksimal dalam setiap tahap penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, penanggulangan saat bencana terjadi, hingga rehabilitasi pasca bencana." Dodi menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa setiap langkah penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik.

Farida H Saad, anggota Komisi IV lainnya, memberikan apresiasi atas laporan yang disampaikan oleh BPBD. "Kami sangat menghargai transparansi yang diberikan oleh BPBD dalam mengungkapkan program-program mereka. Ini menjadi dasar bagi kami untuk memberikan dukungan lebih besar, baik dari segi anggaran maupun kebijakan," ujar Farida.

Jons Ade Nopendra, salah seorang anggota Komisi IV yang juga hadir, mengungkapkan keyakinannya bahwa kolaborasi antara Komisi IV dan BPBD akan membawa dampak positif. "BPBD Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanggulangan bencana. Kami di Komisi IV siap bekerja sama untuk memastikan semua program BPBD dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegas Jons.

Zulhendri dan Muhtarom, dua anggota Komisi IV lainnya, juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPBD dan masyarakat. "Masyarakat harus diberikan pemahaman dan pelatihan terkait mitigasi bencana. BPBD perlu memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih siap dalam menghadapi bencana," ujar Zulhendri.

BPBD Provinsi Riau yang hadir dalam rapat ini pun menyambut baik pertemuan ini dan berharap dapat membangun sinergi yang lebih baik dengan Komisi IV. "Kami sangat menghargai kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota Komisi IV. Kami optimis, dengan sinergi yang kuat ini, penanggulangan bencana di Riau dapat lebih efektif dan efisien," ujar Abri Arianto, Sekretaris BPBD Provinsi Riau.

Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi antara Komisi IV DPRD Provinsi Riau dan BPBD. Kedua pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti pembahasan terkait kebijakan dan program-program penanggulangan bencana, guna memastikan Provinsi Riau dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan. ***