RIAUIN.COM– Komisi III DPRD Riau menggelar pertemuan perdana dengan mitra kerjanya, BRK Syariah dan Biro Perekonomian, Senin (4/11/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri serta mendiskusikan kondisi terkini dari masing-masing lembaga.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi, memimpin langsung pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Edi Basri menjelaskan bahwa BRK Syariah saat ini tengah mengalami kekurangan dua pimpinan, yakni Direktur Bidang Pembiayaan dan Direktur OJK. Namun, ia menegaskan bahwa meskipun ada kekosongan posisi, kinerja BRK Syariah tetap berjalan dengan baik.

“Meskipun ada kekosongan, dalam satu hingga dua minggu ke depan, kami harapkan posisi tersebut sudah terisi. Kinerja BRK Syariah tetap tidak terpengaruh,” ungkap Edi Basri.

Edi Basri juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari BUMD Riau untuk menjadikan BRK Syariah sebagai bank utama. Ia berharap semua BUMD dapat menggunakan BRK Syariah untuk rekening perusahaan dan gaji karyawan mereka.

“BRK Syariah adalah perusahaan milik kita, dan sudah menjadi target kita untuk mengoptimalkan perannya sebagai bank utama,” tegasnya.

Selain itu, Edi Basri menyampaikan kekhawatiran terkait kekurangan modal BRK Syariah. Dari janji modal sebesar Rp360 miliar, baru Rp100 miliar yang tercairkan. Ia berjanji akan mengkomunikasikan hal ini dengan Pemprov Riau agar kekurangan tersebut segera diselesaikan.

Komisi III DPRD Riau juga mengkritik isu kredit fiktif yang muncul di BRK Syariah. Edi Basri meminta agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Jika sudah ada audit internal dan ditemukan kesalahan, tindakan tegas harus segera diambil. Tidak seharusnya ada bantuan hukum bagi pihak yang jelas bersalah,” ujarnya, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tersebut.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara DPRD Riau dan lembaga mitra, demi kemajuan ekonomi Provinsi Riau. -adv