RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera melaksanakan simulasi program makanan bergizi dan gratis di Bumi Lancang Kuning.

Dalam persiapan ini, Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Zuliana Rahman Hadi, bersama Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, beserta jajaran, meninjau beberapa vendor catering dan dapur umum yang akan menyediakan konsumsi.

Zuliana menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat Riau, khususnya bagi siswa dan kelompok rentan, serta mempersiapkan pelaksanaan program secara penuh di masa mendatang. “Pemprov Riau harus menjadi pelopor dan contoh bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya,” tegasnya pada Senin, (4/11/2024).

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau mengungkapkan bahwa pihaknya, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah melakukan uji kelayakan terhadap seluruh sampel makanan yang akan diolah dan disajikan selama simulasi tersebut. “Kami sudah mengunjungi beberapa lokasi catering dan telah melakukan uji kelayakan makanan oleh BPOM. Insya Allah, semua yang akan disajikan aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga memeriksa kebersihan dapur dan kualitas bahan pangan yang akan digunakan. Pemilihan bahan baku harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan produk lokal serta mengutamakan keanekaragaman dan keseimbangan gizi (B2SA).

“Kami sudah memulai pengecekan dapur, cara penyajian, hingga kemasan makanan. Distribusi akan kami coba mulai besok,” jelas M. Job Kurniawan.

Rencananya, uji coba program makanan bergizi dan gratis ini akan dilaksanakan di dua sekolah di Kota Pekanbaru, yakni SMAN 16 dan SMK 7. Program ini juga akan menyasar ibu hamil, anak usia dini, dan lansia. “Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025, dengan beberapa simulasi yang akan dimulai pada 6 November ini,” tambahnya.

Asisten II juga menjelaskan bahwa program simulasi ini belum dianggarkan dalam Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengatasi hal ini, Pemprov akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami akan menggandeng BUMD untuk membantu program ini,” tutupnya. (*)