Pukul 20.30 WIB, ia hadir di acara 
malam puncak Ulang Tahun Klenteng Thai Seng King Sungai Apit. Aktivitas Alfedri dari pagi hingga malam lebih mengutamakan hadir pada kegiatan-kegiatan masyarakat. 

Alfedri bahkan tidak memilih kegiatan di Jakarta maupun di luar daerah penganugerahan penghargaan Green Leadership "Nirwasita Tantra" Tahun 2023 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga acara Opening Expo Kongres VI Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Padahal pada acara yang sama tahun sebelumnya di Semarang, Jawa Tengah, Pemkab Siak datang dipimpin Alfedri dengan jumlah rombongan 300-400 orang. 

Pengamat politik Universitas Lancang Kuning Alexsander Yandra menilai praktik yang dilakukan oleh petahana tersebut adalah sebagai bentuk pencitraan berkelanjutan yang sangat strategis menjelang pilkada. Secara umum, tindakan seperti ini dilakukan untuk menguatkan hubungan dengan konstituen dan memperlihatkan kehadiran fisik yang nyata di tengah masyarakat.

"Namun, jika dilakukan berlebihan, hal ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan penggunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan politik secara tidak langsung. Tentu saya mengkritik bahwa ini adalah bentuk kampanye terselubung yang bisa memperlemah integritas proses demokrasi di daerah tersebut," katanya, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, selain belum masuk masa cuti, aktivitas tersebut seperti mempercepat pencapaian program untuk memberikan dampak ke publik. Akan tetapi cenderung dipaksakan dan bisa saja tidak efektif atau berdampak hanya sementara ke masyarakat. 

Terkait apakah ini suatu bentuk cawe-cawe politik, Alexsander mengatakan kegiatan pemerintah harusnya netral dari kepentingan politik pribadi. Jika ia menggunakan sumber daya pemerintah atau ASN untuk tujuan politik, hal ini bisa dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

"Dalam konteks ini, ketika seorang kepala daerah seperti Alfedri menggunakan kegiatan resmi dan fasilitas pemerintahan untuk membangun citra politik atau menggalang dukungan, ini bisa dianggap sebagai praktik cawe-cawe politik," sebutnya. 

Dalam beberapa kasus, lanjutnya praktik semacam ini dianggap tidak etis dan bertentangan dengan prinsip pemisahan antara kepentingan pribadi dan publik. Mestinya pejabat publik ketika merasa mendapatkan dukungan yang kuat tentu akan menjauhi praktik yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.

Sebenarnya, tak hanya Alfedri yang semakin aktif menjelang Pilkada. Ada Bupati Bengkalis Kasmarni dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Bupati Pelalawan H Zukri yang kian aktif berkegiatan menemui massa atau bertemu dengan para kepala desa sambil menghadiri pembukaan hajatan olahraga atau iven bersifat massal lainnya.(nal/antara).