RIAUIN.COM - Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 prevalensi stunting di provinsi Riau tahun 2023 sebesar 13,6 persen. Hasil ini lebih rendah dibanding capaian nasional 21,5 persen. Hal tersebut merupakan capaian luar biasa bagi Provinsi Riau yang menempati urutan ketiga terendah setelah Provinsi Jambi dan Bali.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu (29/5/2024).

SF Hariyanto sampaikan, prevalensi stunting Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru berhasil menyentuh angka satu digit. Diketahui, prevalensi stunting Kabupaten Kampar sebesar 7,6 persen dan prevalensi stunting Kota Pekanbaru sebesar 8.6 persen.

"Kabupaten Kampar ini prevalensi stuntingnya 7,6 persen setara dengan Bali, ini luar biasa satu digit. Begitu juga Kota Pekanbaru itu 8,7 persen, ini 1 digit juga. Artinya terjadi penurunan yang sangat bagus sekali," ujarnya.

Dengan hasil tersebut, Pj Gubri memandang, realistis jika prevalensi Provinsi Riau berada di angka satu digit pada 2025 mendatang. "Artinya kita masih dimungkinkan, untuk tahun 2025 saya canangkan kita [Provinsi Riau] harus bisa satu digit," ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, jika prevalensi stunting Provinsi Riau berada di angka satu digit, maka fokus utamanya bukan lagi tentang menurunkan stunting, tetapi menjalankan upaya-upaya pencegahan stunting.

"Jadi saat pra nikah dan ibu-ibu hamil itu kita  edukasi, serta pemberian susu gratis untuk ibu hamil, vitamin K, serta tablet tambah darah, nah inilah upaya yang harus kita lakukan," terangnya.

Lalu, ia menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menangani masalah stunting di Riau. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem kesehatan dan gizi masyarakat sebagai langkah preventif dalam mengatasi stunting. 

"Stunting merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari seluruh komponen masyarakat. Perlu kerjasama yang kuat antara unsur pemerintah, swasta dan sektor kesehatan," jelasnya.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak," tandasnya. (*)