Dijelaskannya, pada periode 31 Juli 2019 hingga 12 Desember 2019, jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dirangkap oleh VA. Dia sebelumnya hanya menjabat Bendahara Pengeluaran. 

Selaku Bendahara, VA melakukan pencairan anggaran BLU yang diajukan oleh setiap Bagian, Unit dan Lembaga yang ada di UIN Suska Riau. Tersangka VA melebihkan (mark-up) pencairan tersebut sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta dari yang sebenarnya. Hal itu diketahui oleh AM selaku Rektor UIN Suska kala itu.

"Uang kelebihan tersebut digunakan untuk kepentingan AM baik yang digunakan untuk kegiatan di luar DIPA maupun untuk kepentingan pribadi. Terhadap kelebihan pencairan tersebut, VA kemudian membuat pertangungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dia menyesuaikan DIPA dengan cara merevisinya sebanyak 8 kali," jelas Bambang.

Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) triwulan ke-4 tanggal 31 Desember 2019, jumlah pertanggungjawaban belanja BLU Tahun Anggaran 2019 yang disahkan adalah sebesar Rp 122,6 miliar lebih. Jumlah tersebut melebihi pagu anggaran dana BLU sebesar Rp 116,6 miliar.

"Menurut auditor BPKP Provinsi Riau telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,6 miliar lebih," tutur Bambang.

Tersangka AM dan VA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-dnr