Lalu, dua kasus lainnya yakni ditangani di Kejari Indragiri Hulu dengan tersangka Sutiman yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP. Kemudian tersangka Herivan Dhonald yang disangka melanggar   Pasal 480 Ke-1 KUHP.

"Pengajuan 3 perkara untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif Justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022," jelas Bambang.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memberikan maaf kepada tersangka.

"Pertimbangan lain, tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," pungkas Bambang.

Setelah pengajuan RJ diterima, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Dumai dan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) sebagai perwujudan kepastian hukum.-dnr/rls