KKN UR Sukses Berantas Stunting di Desa Sampurago
Nyaleg di Gerindra, Waka I DPRD Kuansing Diganti
Truk Pengangkut Kayu Terjungkal, Ilegal Loging Marak di HPT Sumpu
DPRD Riau Minta OPD Harus Punya Target Jika Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Ketok Palu

RIAUIN.COM - Panitia khusus (Pansus) Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Riau telah melakukan finalisasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus punya target setelah Ranperda ini ketok palu.
Ketua Pansus Karmila Sari mengatakan, sudah menjalankan serangkaian rapat bersama Badan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau serta Biro Hukum dan Perwakilan dari OPD lainnya.
“Setiap OPD atau kepala OPD harus bisa menentukan target yang ada, nanti takutnya akan berpengaruh di APBD kita," kata Karmila, Jumat (15/09/2023).
Karmila Sari mengatakan, daerah memiliki batas waktu sampai 5 Januari untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Apabila belum selesai, daerah tidak diperbolehkan memungut lantaran dasar hukumnya tidak ada.
"Artinya akan ada penumpukan ini nanti di Kemendagri," kata Karmila.
Lanjut dia, tim ini bekerja bukan hanya pada tenaga ahli yang melihat secara keseluruhan. Tapi juga ada tarif-tarif pajak dan retribusi. Terutama retribusi tiap-tiap OPD.
"Sebenarnya ini langkah sudah dilakukan langsung oleh OPD terkait, Bapenda," kata Karmila.
Ranperda ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah. Penyelesaian Ranperda ini diwajibkan rampung dua tahun setelah UU terbit.
Pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi tersebut yaitu restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis antara lain retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Pengenaan Opsen dilakukan dengan catatan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (*)
Berita Lainnya
Pengaspalan Ruas Jalan Pematang Reba-Pekan Heran dan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Selesai
Hujan Masih Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah Riau Hari Ini
Syarat danTahapan Masih Dikaji, Pendaftaran Seleksi Dirut BRK Syariah Dibuka 22 September
Kadispar Pastikan Riau Sudah Masuk dalam Paket Wisata Religi Berbasis Masjid Bersejarah
Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan
Resmi Dibuka, Pemprov Riau Buka Layanan informasi dan Pengaduan Terkait PPPK
Pengaspalan Ruas Jalan Pematang Reba-Pekan Heran dan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Selesai
Hujan Masih Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah Riau Hari Ini
Syarat danTahapan Masih Dikaji, Pendaftaran Seleksi Dirut BRK Syariah Dibuka 22 September
Kadispar Pastikan Riau Sudah Masuk dalam Paket Wisata Religi Berbasis Masjid Bersejarah
Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan
Resmi Dibuka, Pemprov Riau Buka Layanan informasi dan Pengaduan Terkait PPPK