Adapun tujuan dibentuk DK3P dan forum ini untuk menekan angka kecelakaan kerja, mendorong penerapan budaya K3 yang lebih baik dan tangguh serta meningkatkan hak-hak pekerja di sektor rural (pedesaan) dan kelapa sawit sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan.

"Penting di Provinsi Riau kita membentuk Dewan K3 Provinsi. Pada bulan Januari 2023 di Jakarta, Dewan K3 Nasional (DK3N) sudah terbentuk. Kemudian Menaker RI menerbitkan surat untuk mengajak provinsi-provinsi lainnya membentuk DK3P," tutur Januar Rustandi.

Merealisasikan program ini, ILO telah menggandeng Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Sementara itu, Kabid Pengawasan Disnakertrans Riau, Rival Lino menjelaskan bahwa sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2016 setiap provinsi wajib membentuk DK3P yang merupakan perpanjangan tangan dari DK3N.

"Dengan banyaknya angka kecelakaan kerja dan semangat K3 yang mulai ditingkatkan kembali, penting kiranya membentuk DK3P," kata Rival.

Diungkapnya, DK3P dibetuk bukan hanya untuk sektor perkebunan sawit melainkan terbuka bagi semua sektor pekerjaan termasuk sektor Migas yang belakangan ini banyak terjadi kecelakaan kerja fatal. Keterwakilan dari semua sektor akan masuk menjadi bagian dari kepengurusan DK3P.

"Terutama sektor Migas yang belakangan sedang (banyak) terjadi kecelakaan. Maka dengan adanya Dewan K3 Provinsi sektor Migas akan masuk di dalam untuk memberi masukan-masukan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaporkan ke Gubernur Riau," ucap rival.

Rival menargetkan susunan kepengurusan DK3P akan terbentuk pada bulan Juli ini dan dijadwalkan pada bulan berikutnya akan dilakukan pelantikan oleh Gubernur Riau.

"Kita juga punya target Provinsi Riau memiliki profil K3 provinsi. Kita betul-betul konsentrasi sesuai amanat Gubernur bahwa K3 itu menjadi prioritas di Provinsi Riau untuk meningkatkan produktifitas di suatu tempat kerja," lanjutnya.

Fungsi DK3P dan Forum Tripartid adalah wadah atau forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk berdiskusi bersama.

"Fungsi DK3P tidak berbenturan dengan tugas Pengawas Ketenagakerjaan. Justru DK3P ini akan membantu pekerjaan Pengawas K3 Disnakertrans. Kita akan terbantu untuk mengurangi angka kecelakaan kerja menjadi zero accident," pungkasnya.

Diakhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kadis Nakertrans Riau, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Riau (Apindo),  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) dan DPD KSPSI Riau.-dnr