RIAU8N.COM - Komisi II DPRD Riau memanggil pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi namun tidak memiliki kebun, Kamis (22/06/2023). Persoalan yang ditanya tentang harga tandan buah segar (TBS) yang rendah di tengah petani.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi mengatakan, ada 137 PKS beroperasi di Riau yang tidak punya kebun. PKS yang datang tadi hampir 80 persen.

"Kita lakukan hearing itu bagaimana kita menyikapi harga TBS yang merosot. Sementara PKS itu berada di tengah masyarakat, tapi tidak bisa menikmati harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau," kata Husaimi.

Kata dia, Dinas Perkebunan menetapkan harga seminggu sekali, yakni harga bermitra dan harga swadaya. Tapi masyarakat tidak bisa menikmati harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita cari akar masalahnya kenapa harga petani rendah, karena banyaknya rantai hingga sampai ke PKS. Ada toke, ada peron, baru sampai ke PKS. Harga PKS saja selisih harga sampai Rp500 perkilo," katanya.

Lanjut dia, dari hasil pertemuan itu, disepakati bersama dengan perusahaan itu, Dinas Perkebunan dan tandatangani untuk mengajak masyarakat bermitra. Karena harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan harga bermitra.

"Makanya kita ajak perusahaan mau enggak, sepakat enggak mengajak masyarakat bermitra. PKS siap atau tidak, alhamdulillah PKS tandatangan tadi, tapi dengan catatan berbadan hukum. Kelompok tani kah namanya, koperasi kah namanya, tidak orang perorang. Sehingga kita bisa bantu masyarakat mendongkrak harga TBS," paparnya. (*)