RIAUIN.COM - Dividen Rp800 miliar dari PT Riau Petroleum diprediksi tidak akan masuk ke dalam penerimaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun ini. Kondisi ini akan berimbas kepada terganggunya pembiayaan pemerintah atau defisit anggaran.

"Ketika dianggarkan Rp800 miliar itu saya sudah coba sampaikan bahwa ketika tahapnya satu atau dua belum selesai, sementara kita pembahasan bulan November, arti kata diterima 2023 secara UU Perseroan pasti dividen itu tidak bisa disetor di tahun 2023. Pasti nanti akan masuk di 2024, kalau kita berbicara tentang dividen," kata Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi, Rabu (21/06/2023) dikutip dari cakaplah.

Kata dia, ini tidak sama dengan retribusi. Tidak bisa langsung masuk ke kas daerah, ada prosedurnya. Atau, kata dia, boleh masuk seperti itu, tapi harus ubah anggaran dasarnya. Sampai hari ini anggaran dasarnya belum diubah.

"Dividen itu pasti tidak akan bisa dibagikan di 2023 ini. Dampaknya kita akan defisit anggaran. Saya sudah ingatkan semua penerimaan itu sudah diposting ke pembiayaan. Kalau ada penerimaan tak masuk, sudah pasti pembiayaan terganggu," kata dia.

Lanjut dia, pembahasan APBD itu harus real, jangan hanya yang penting siap. Sekarang sudah mau masuk bulan Juli. Menurut dia, gubernur mengatakan deviden akan masuk kata dan sudah mengundang kepala daerah rapat percepatan.

"Arti kata kan masih pembahasan. Kalau pun masuk, jika tidak diubah anggaran dasar, tidak ada aturan yang membolehkan deviden itu dibagi di tahun berjalan. Kecuali anggaran dasarnya diubah," kata dia.

Ia meminta pihak terkait yang mengurus persoalan ini agar dievaluasi. Sebab, pihak-pihak yang mengurus masalah ini tidak mampu bekerja.

"Evaluasi direktur Riau Petroleum, karena dia tidak mampu. Kemudian biro ekonomi, asisten II," kata dia. (*)