"Di Kementerian Ketenagakerjaan ada dua jabatan fungsional untuk dilakukan pembinaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3. Pertama, pada saat dilakukan Diklat dasar itu harus ada uji kompetensi. Selanjutnya soal perpindahan jabatan dari pejabat struktural ke pejabat fungsional, harus uji kompetensi. Yang ketiga itu untuk promosi dari jenjang pertama, madya dan utama itu harus ada uji kompetensi," jelas Nurhani.

Calon Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan uji kompetensi, kata Nurhani, semuanya telah melakukan tugas pengawasan ketenagakerjaan, tetapi belum diangkat menjadi pejabat fungsional.

"Salah satu persyaratannya harus uji kompetensi. Mereka bisa melakukan pengawasan ke semua perusahaan yang ada di wilayah masing-masing," sambungnya.

Dijelaskan Nurhani, seluruh Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 itu berada dibawah naungan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi mereka ditempatkan di daerah-daerah sesuai domisilinya.

Soal minimnya Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 di Disnakertrans Riau, Nurhani menjelaskan bahwa Kemnaker RI sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Kemnaker sudah melakukan pencanangan lima tahun reformasi pengawasan. Kenyataannya, pegawai Pengawas Ketenagakerjaan itu tidak cukup untuk mengawasi perusahaan, itu tidak hanya di Riau, di seluruh provinsi di Indonesia kondisinya seperti itu. Tindaklanjut untuk permasalahan itu salah satunya melakukan koordinasi antara pusat dan daerah," kata dia.

Lebih lanjut, Nurhani menyebut selain pengawasan dari Pengawas Ketenagakerjaan, pengawasan juga bisa dilakukan berdasarkan komunitas dengan melibatkan ahli-ahli K3 dan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan.

"Kami berharap setiap provinsi mampu melatih kader norma ketenagakerjaan khususnya untuk hubungan industrial," pungkasnya.

Sementara itu, Didampingi Kabid Pengawasan Rival Lino, Pengawas Utama Jonli dan Ketua Panitia Pelaksana Amprial, Kadisnakertrans Provinsi Riau, Imron Rosyadi mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya uji kompetensi ini untuk melihat kualitas PNS yang akan diangkat menjadi Pengawas Ketenagakerjaan.

"Karena memang tugas yang diberikan negara kepada Pengawas Ketenagakerjaan cukup berat. Pengawasan, pembinaan dan penindakan, bahkan penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Jadi kompetensi bukan sekedar aspek teknis, tetapi juga integritas," jelas Imron.

Saat ini, Disnakertrans Provinsi Riau telah memiliki 33 orang Pengawas ketenagakerjaan dari 50 orang yang dibutuhkan.

"Yang ada sekarang 33 orang, masih ada kekurangan 17 orang. Hari ini mereka mengikuti uji kompetensi itu 12 orang. Jadi kalau lulus semua jumlah pengawas ketenagakerjaan di Disnakertrans Riau menjadi 45 orang, masih kurang 5 lagi," bebernya.

Dia berharap seluruh pengawas yang hadir dan mengikuti uji kompetensi hari ini agar bisa lulus dengan penilaian terbaik.

"Harapan kami kegiatan ini diikuti secara serius, sungguh-sungguh agar seluruh peserta bisa lulus semua. Karena uji kompetensi ini sangat penting bagi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3." tutur Imron Rosyadi.-dnr