RIAUIN.COM- Ajudan Istri Sekda Kuansing Indah Dwiyana saat ini jadi buah bibir. Tenaga honorer itu sebelumnya disebut honorer siluman karena tidak pernah masuk kantor.

Hal itu terungkap berkat pernyataan Kasubag Rumah Tangga Setda Kuansing Selfi Keswita. Selfi mengaku tidak pernah melihat tenaga honorer itu masuk kantor alias siluman. Sementara gajinya dibayar tiap bulan sejak ia terdaftar sebagai tenaga honorer.

Belakangan diketahui bahwa tenaga honorer yang bernama Indah Dwiyana merupakan anak kakak dari istri Sekda Kuansing atau keponakan dari Sekda Dedi Sambudi.

Pengakuan itu disampaikan oleh Dedi Sambudi kepada Riauin com, Ahad malam (19/3/2023). Kata Dedi, Indah bukan tenaga honorer siluman seperti yang diberitakan sebelumnya.

Kata Dedi, selama ini Indah memang jarang masuk kantor karena yang bersangkutan bertugas mendampingi istrinya. Indah bertugas sebagai ajudan ibu sekda.

Dedi pun memperlihatkan foto foto Indah selama mendampingi istrinya dalam kegiatan dan kunjungan di beberapa tempat. Indah sendiri menjadi tenaga honorer atas usulan Dedi Sambudi. Bahkan kenaikan gaji dari Rp1.2 juta menjadi Rp2,4 juta perbulan juga atas usulannya. Dedi pun mengakui hal tersebut.

Warga Kuansing menilai, sejak Dedi Sambudi menjabat sebagai Sekda Kuansing terlalu banyak kontroversi  yang kadang membuat ramai pemberitaan.

Dalam catatan Riauin.com, setidaknya ada beberapa kali pernyataan Dedi bahkan telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Kuansing. Persoalan yang pertama soal keberadaan mobil dinas milik Pemda Kuansing yang dikendarai oleh salah seorang warga Bangkinang. Mobil tersebut ditemukan di Bangkinang. Padahal yang mengendarai bukanlah pegawai Pemda Kuansing melainkan orang dekat Dedi.

Pernyataan berikutnya, soal APBD Kuansing yang terlalu kecil. Sehingga Dedi tidak bisa membantu teman temannya di Kampar. Namun pernyataan itu telah diralat oleh Dedi. Ia menepis dan mengaku tidak pernah melontarkan pernyataan tersebut.

Kontroversi selanjutnya soal perebutan kursi Ketua PMI Kampar yang sebelumnya dijabat oleh Sekda Kampar. Bahkan Dedi diisukan akan ikut asesmen untuk jabatan Sekda Kampar. Belakangan tudingan itupun dibantahnya.

Tidak sampai disitu, terbaru pemberitaan soal Sekda Dedi kembali hangat soal adanya dugaan honorer siluman. Honorer itu tidak pernah masuk kantor tapi terima gaji. Honorer tersebut merupakan hasil rekrutan Sekda Dedi. Bahkan tenaga honorer yang direkrutnya itu diusulkan naik gaji dua kali lipat dari gaji sebelumnya karena beban tugas yang terlalu berat.

Kedudukan Honorer dalam Sistim Pemerintahan.

Dosen Universitas Riau, Zul Wisman SH menjelaskan bahwa, hakekat honorer itu dulu diadakan adalah dalam rangka menutupi kekurangan sumberdaya manusia di SKPD/OPD, direkrut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Honorer itu sifatnya membantu pelayanan dan tugas administrasi lainnya. Bukan diperuntukan untuk mengurusi urusan yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

"Makanya ajudan istri Sambo saja yang bukan honorer di sorot, kok mengurusi hal-hal yang bersifat pribadi. Jangankan istri Sekda Kuansing, istri Sambo saja disorot," ucap Zul Wis.

Menurut dia, pejabat ASN (Sekda ataupun kepala dinas/badan) harus paham aturan main  dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Larangan merekrut honorer itu jelas melalui peraturan pemerintah. "Jadi saya kira Pejabat daerah harus patuh hukum. Tahun 2023 ini adalah batas akhir penataan itu.

"Maka pembina kepegawaian harus paham tentang ini," jelas Zul.

Kata dia, nepotisme itu adalah hal yang tegas dilarang, terutama dalam hal penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Disisi lain Gubernur Riau juga perlu memberikan pengarahan dan Intruksi pada bupati/walikota salah satunya adalah dalam hal penataan kepegawaian. Karena Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, di dalam UU Pemerintahan daerah itu jelas.

"Bahwa tugas terpenting dari gubernur adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kab/Kota," tutup Zul Wisman SH MH. -hen