"Kita juga sudah ajukan Peninjauan Kembali (PK) dan sedang berjalan. Dan satu hal kami tambahkan bahwa terhadap perbedaan obyek baik batas dan wilayahnya. Kami sudah melaporkan kepada Polresta Pekanbaru agar diusut secara tuntas terhadap hal-hal yang janggal menurut hukum yang mengandung  pemalsuan dan keterangan palsu. Karena terdahulu sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pemalsuan surat dan wilayah sepadan kami namun disini tidak layak untuk menyebut nama," tegas Bangun.

Menjawab perihal rencana eksekusi ini, Humas PN Pekanbaru, Salomo Ginting SH menjelaskan, sesuai jadwal penetapan tahun 2016, pihaknya akan tetap melaksanakan eksekusi tanah dan bangunan di Jalan Siak tersebut pada Senin mendatang.

"Memang pihak ketiga sudah melakukan perlawanan hukum dan sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi Peninjauan Kembali tidak bisa membatalkan eksekusi dan seandainya PK mereka diterima, maka Mahkamah Agung akan menetapkan siapa yang akan mengganti rugi nantinya. Memang penetapan eksekusi tahun 2016 karena lanjutan maka tidak perlu lagi penetapan baru," jelas Salomo.

Ditegaskan Salomo, terkait rencana eksekusi itu, PN Pekanbaru juga sudah melakukan constatering yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2016 yang lalu.

“Dan ketika itu tidak ada masalah, dan seandainya ada kesepakatan antara pemohon eksekusi dengan pihak ketiga berdamai tentu batal eksekusi,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pria Budi membenarkan akan dilaksanakannya eksekusi tanah di Jalan Siak tersebut.

"Memang benar bahwa ada permintaan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk pengamanan eksekusi tersebut dan kami sudah rapat kordinasi dengan Ketua Pengadilan Pekanbaru, Camat Rumbai, Lurah Palas. Danramil Rumbai, Ketua RW, RT, pemohon, Andre Libra (Penasehat Hukum). Dan kami hanya pengamanan," tutur Pria Budi.(*)