Mahasiswa meminta wakil rakyat untuk serius dalam menangani tragedi korban jiwa yang terjadi di lingkungan PT PHR dan segera membentuk Pansus agar terwujudnya keadilan.

"Meminta DPRD menjalankan amanah UU dan Pancasila atas nama kemanusiaan karena tidak ingin kejadian di pulau seberang berlaku pula di Riau, seolah nyawa tidak ada harganya," tegas Teguh.

Kata Dia, 11 karyawan atau mitra kerja yang meninggal itu tidak cukup dengan hanya memberi santunan saja, karena disitu ada pertanggungjawaban dari PT PHR.

"Kejahatan kemanusiaan oleh PT PHR tidak cukup hanya dengan santunan untuk keluarga korban dan ucapan duka, tapi harus ada pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam hal ini Dirut Jaffee harus dipecat," jelas Teguh.

Ia menyayangkan, sikap arogansi yang ditunjukkan Jaffee sebagai pimpinan tertinggi PT PHR seolah-olah tidak mencerminkan menajemen perusahaan negara (BUMN).

"Arogansi Jaffe terhadap masyarakat Riau, bahkan sekelas DPRD Riau yang memiliki power dan kekuasan pun dihianati dengan mangkir dari panggilan DPRD sebanyak 3 kali. Dirut PHR merupakan representasi dari manajemen pemerintah karena mengelola perusahaan nasional (BUMN)," pungkasnya.

Senada dengan Teguh, Koordinator BEM Nusantara Wilayah Riau, Nanang mengungkapkan bahwa Dirut PT PHR memang terkesan arogan.

"Kalau mereka merasa kuat, itulah tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan hali itu. Dia berdiri di tanah negeri kita, tanah nenek moyang kita. Jangan hancurkan Bumi Lancang Kuning ini dengan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak membangun negeri kita ini," ucap Nanang.

Ia menanyakan kepada DPRD Riau terkait kendala yang dihadapi dengan PHR karena hingga saat ini masih terkesan arogan.

"Apa kendala, apa yang bisa kami bantu dari mahasiswa dan masyarakat Riau sendiri untuk mendorong hal ini, agar arogannya pihak PHR ini hilang?," pungkas Nanang.

Menanggapi permintaan mahasiswa untuk segera membentuk Pansus, Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti menjelaskan bahwa pansus itu tidak dibentuk oleh pimpinan dewan, melainkan adalah usulan dari Komisi yang ada di DPRD Riau.

"Dalam tata tertibnya, harus ada hak inisiatif dari beberapa anggota dewan perwakilan fraksi mengusulkan kepada pimpinan. Bukan harus perintah pimpinan untuk membentuk Pansus, itu sudah saya suarakan supaya anggota perwakilan-perwakilan fraksinya bisa membuat usulan inisiatif untuk pembentukan Pansus," jelas Poti.

Kata Poti, usai reses Komisi V sudah kembali melaksanakan rapat untuk mengundang PT PHR kembali untuk membahas permasalahan kecelakaan kerja ini.

"Sudah saya tandatangani (undangan, red) sebagai koordinator atau pimpinan dan undangan itu sudah diedarkan. Ketika Komisi V belum juga bisa (menghadirkan Dirut PHR, red), supaya anggota DPRD fraksi-fraksi lain itu sepakat untuk inisiasi bentuk Pansus, karena tidak bisa keputusan pimpinan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DRPD Riau, Karmila menjelaskan, pihaknya akan mengundang PT PHR untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (20/3/2023) mendatang.

"Hari Senin kita nanti sudah memberikan kepastian dibentuknya Pansus, kami menyurati karena tenaga kerja itu di bidangnya Komisi V. Kami berharap karena ini ada kaitannya dengan nyawa manusia. Kita kawal tuntas supaya jangan terjadi lagi, tidak hanya disini (PHR, red) tapi BSP dan RAPP. Jadi memang pantas juga dibentuk Pansus karena terlalu banyak (kecelakaan kerja, red) dan itu berdekatan," pungkas Karmila.-dnr