RIAUIN.COM - Komisi III DPRD Riau mengungkap data wajib pajak (WP) kendaraan bermotor belum sinkron dengan regident centre Korlantas Polri. Hal ini menjadi perhatian agar bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar memaparkan kondisi APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022 dan 2023 dalam acara forum perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk optimalisasi PAD, Kamis lalu.

Kata dia, ada beberapa identifikasi permasalahan pajak dan retribusi daerah, yaitu sarana dan prasarana dalam peningkatan layanan di UPT/UP dengan fasilitas yang belum memadai dan optimalisasi retribusi daerah yang belum optimal.

"Seperti potensi retribusi tempat khusus parkir yang belum terealisasi dan fasilitas pada OPD pemungut retribusi yang kurang memadai," kata Markarius, Sabtu (11/3/2023) dikutip dari cakaplajj

Politisi PKS ini menambahkan terkait data base wajib pajak khususnya data wajib pajak kendaraan bermotor, masih belum sinkron dengan Regident Centre Korlantas Polri sehingga menjadi salah satu identifikasi permasalahan pajak.

"Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, perlu strategi yang baik mulai dari penyusunan data base Wajib Pajak (WP) yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, penyusunan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, adanya role model pelayanan pajak pada salah satu UPT/SAMSAT, pengelolaan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dan penguatan regulasi terkait pemeriksaan Pajak Air Permukaan (PAP)," papar Markarius. (*)