RIAUIN.COM- Ketahanan pangan tidak hanya persoalan lokal, tapi itu merupakan persoalan nasional yang harus terjawab, karena konversi lahan pangan (lahan padi/gabah) ke lahan pertanian atau perkebunan hingga perumahan di Indonesia marak terjadi, maka memang hal itu harus ada solusinya.

Untuk mewujudkan Kuansing mandiri pangan khususnya kebutuhan beras, saat ini diperlukan pengembangan lahan persawahan baru. Paling tidak seluas 1200 hektar lagi.

Karena produksi padi lokal saat ini hanya sebesar 14.461,08 ton pertahun. Sementara kebutuhan beras masyarakat sebesar 26.548 ton pertahun. Sehingga masih kurang sekitar 12.086,92 ton.

Untuk mewujudkan Kuansing mandiri pangan (khususnya beras), maka harus dimulai dengan pembentukan dan pemberlakuan peraturan daerah tentang lahan pangan berkelanjutan.

Dimana, nantinya perda itu menjadi dasar hukum dalam pembiayaan dan pelaksanaan program - program yang berkelanjutan, dan di dalam perda tersebut dinyatakan kawasan pangan.

"Tentu hal ini sekaligus menegaskan kawasan pangan yang dinyatakan dalam perda RTRW Kabupaten Kuansing," kata Pakar Hukum Tata Negara Zul Wisman SH MH saat berbincang dengan Riauin.com, Jumat sore (24/2/3023).

Perda itu nantinya juga menjadi dasar tentang pemberian subsidi pada petani padi di Kuansing

"Saya sebagai anak jati Kuansing mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan Kuansing mandiri dalam hal pangan dalam segala komoditi pangannya," ujarnya lagi.

Jika Pemda Kuansing benar benar berniat ingin mandiri pangan, maka harus ada desa-desa khusus sebagai penghasil pangan di Kuansing.

"Ya setidaknya untuk menutupi angka kekurangan dalam konsumsi pertahun saat ini, dan kalau bisa kita bisa produksi beras untuk pemenuhan kebutuhan beras kab/kota di Provinsi Riau ini," harapnya.

Sekedar diketahui, PLT Bupati Kuansing tengah gencar gencarnya memberikan support kepada petani agar Kuansing segera swasembada pangan. Terget yang ingin dicapainya, pada tahun 2024 mendatang Kuansing harus menjadi kabupaten yang mandiri pangan.-hen