Isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kuansing bukanlah lagu baru. Rencana tersebut sebelumnya sudah pernah mencuat. 

Nyaris menjelang Pilkada atau Pemilu isu ini terus mencuat. Alasannya, karena minta keadilan. Dulu, sekitar tahun 2015 isu pemekaran Kabupaten Kuantan Hilir telah dikumandangkan oleh segenap masyarakat bagian hilir. Mereka pun sudah bersepakat. Mekar. Pisah dari Kuansing sebagai Kabupaten induk.

Waktu itu, situasi Kuansing sedang hangat hangatnya pasca helat Pilkada 2015. Bagi tim yang kalah saat itu-begitu semangat menyambut wacana tersebut. Ironisnya, isu tersebut tidak bertahan lama, semakin hari, isu itu semakin lenyap di makan waktu.

Kini, isu DOB mencuat kembali. Entah secara kebetulan atau tidak, yang pasti Pilkada maupun pemilu tinggal setahun lagi. Tensi politik pun mulai panas. Tak ada panas tak ada hujan, Jumat kemarin (10/2/2023) tiba-tiba segenap tokoh yang mengaku mewakili Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan, Gunung Toar dan Pucuk Rantau satu suara ingin pisah dari Kabupaten Kuansing.

Tokoh tokoh itu katanya ingin mengajukan kabupaten baru yakni Kabupaten Kuantan Hulu. Alasannya pun sama. Ingin pemerataan pembangunan. Bagus. Tak ada yang salah.

Sebenarnya, ide pembentukan DOB Kuantan Hulu dalam alam negara hukum yang demokratis itu sah-sah saja, banyak faktor kenapa fikiran atau keinginan itu muncul. Apakah karena kesenjangan pembangunan, ekonomi, tidak dekatnya layanan publik yang di akibatkan oleh tidak kreatif dan inovatifnya pemerintah  daerah Kuansing dalam memberikan layanan. 

Termasuk itu bisa bermula dari keinginan para tokoh dan elit di suatu wilayah yang punya hasrat politik untuk menduduki jabatan-jabatan politk ( hak ini jamak ditemukan  dalam pembentukan daerah baru)..

Memang menurut Plato "wilayah dari negara/daerah itu bukan dilihat dari luas atau tidaknya, tetapi.. kemampuan dalam mengelola wilayah itu yang menjadi terpenting dalam penyelenggaraan negara/daerah".

Dan disisi lain, memang menurut bung Hatta, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Fikiran ini yang terkadang memang tidak mampu diwujudkan oleh daerah, maka muncul fikiran dan perjuangan membentuk daerah baru.

Jadi bila hal-hal demikian belum mampu diwujudkan oleh pemerintah daerah Kuansing saat ini, sebaiknya duduk bersama. Dalam hal pemerataan pembangunan, mungkin perlu penganggaran yang berkeadilan. Jangan pembangunan daerah itu masih bernuansa ada dendam politik, sehingga ada wilayah dalam daerah itu yang memang sengaja tidak dibangun.

Saya pernah berbincang dengan Dosen Hukum Tata Negara Zul Wisman SH MH, beliau pernah mengatakan bahwa, Bupati selaku chief eksekutif harus bijaksana dan hal itu harus di support oleh DPRD dan selalu mengingatkan bahwa penting pembangunan yang merata.

Banyak cara mewujudkan pemerintahan yang efektif, banyak cara mewujudkan pelayanan publik yang baik, banyak cara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Dan saya kira, cara-cara itu yang harus dibicarakan dan menjadi kebijakan. Sehingga hal-hal itu harus di tempuh terlebih dahulu dalam bingkai "Kabupaten Kuansing" supaya Slogan basatu Nagori maju itu wujudkan sebaik mungkin.

Sehingga jangan selalu di retorika kan, bahwa membentuk daerah baru hanya satu-satunya solusi. Tapi, apabila memang itu menjadi keputusan bersama untuk membentuk daerah baru ya silahkan, sepanjang persyaratan untuk pemekaran dapat disajikan oleh penggagas pada pemerintah pusat.

Sepanjang mampu meyakinkan itu, ya silahkan. Jangan sampai nanti ketika di bentuk Kabupaten Kuantan Hulu ini nanti, jangan sampai tidak berkembang sebagai daerah baru, karena resikonya ya, akan digabungkan kembali pada kabupaten induk. 

Semoga saja DOB bukan hanya sekedar nyanyian disaat menjelang pemilu..Wassalam..

(Penulis: merupakan seorang wartawan di Riau.com)