"Nanti kita bicarakan (pembentukan Pansus, red) antara komisi dan pimpinan," kata Yulisman usai pembatalan RDP oleh Komisi V DPRD Riau bersama utusan PHR di Ruang Medium, Kamis (2/2/2023).

Senada dengan Yulisman, Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti juga menginginkan pembentukan Pansus tersebut. Katanya, DPRD Riau tidak mungkin membuat jadwal ulang RDP karena dari awal sudah disepakati untuk menghadirkan Dirut PHR.

"Kita tidak ingin mengundang dan menjadwal ulang. Kepada seluruh ketua Fraksi, apakah sikap kita secara kelembagaan terhadap PHR, apakah ini dibentuk Pansus? Kita rapatkan dulu dengan seluruh komisi dan pimpinan. Setelah terbentuk Pansus kami akan turun bersama Dinas Tenaga Kerja dan tidak melibatkan PHR. Karena diundangpun tidak akan hadir," pungkasnya.

Terpisah, VP Corporate Secretary, Rudi Ariffianto menjelaskan, alasan ketidakhadiran Dirut PT PHR, Jaffee Arizon Suardin. Katanya, pada saat yang bersamaan Jaffee sedang menghadiri kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. 

"Kebetulan di hari yang sama Direktur Utama kami sedang ada kegiatan yang itu tidak kalah pentingnya untuk pengembangan Rokan ke depan. Dan ini terkait peningkatan produksi supaya kita bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih luas di Riau terutama, dan Indonesia secara umum," pungkasnya.-adv