Lanjutnya, ketidakprofesionalan itu dibuktikan dari lamanya penanganan kasus, penerapan undang-undang, keterangan saksi ahli dari yang tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang lingkungan dan ada juga dugaan pelanggaran kode etik lainnya yang tidak bisa ia sebutkan satu per satu, tetapi semua sudah dirangkum dalam laporan yang di serahkan ke Div Propam.

"Kita tunggu saja, apakah laporan ini berbuah penegakan etika sebagai mana isi Perkap nomor 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian. Karena hari ini kita secara khusus meminta Kadiv Propam Polri untuk melakukan penegakan etika, audit investigasi terkait penanganan laporan ARIMBI dan memeriksa ahli yang digunakan oleh penyidik," sambung Mattheus.

Seharusnya, masih kata Mattheus, Polisi harus serius menangani kasus tersebut, karena ini kasus lingkungan yang juga menjadi attensi Presiden RI. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Inpres nomor 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.  

"Tetapi penyidik malah diduga main-main dengan laporan masyarakat, dan kami sangat kecewa dengan kinerja Polda Riau ini," ucap Mattheus.(rls)