Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto meragukan sebagian besar karyawan PT PHR adalah warga Riau. Jika dugaan itu benar, maka hal itu tak sesuai pesan dan harapan Presiden RI Joko Widodo.

"Seberapa banyak orang-orang kita di PHR. Kita harus buka seterang-terangnya, 90 persen itu siapa? Apakah sekedar KTP nya saja atau memang sudah asli dan pada posisi-posisi apa? Apakah sekedar buruh kasar atau ditempatkan di posisi strategis," tanya Ade, usai walkout pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) denga perwakilan PT PHR di Ruang Medium DPRD Riau, Rabu sore.

Lanjut Ade, PHR ini katanya hadiah terbesar bagi masyarakat Provinsi Riau, harus benar-benar terbaik, bukan sebagai sumber masalah.

"Yang katanya hadiah terbaik untuk Provinsi Riau ini benar-benar harus jadi yang terbaik, bukan jadi masalah atau tempat pembantaian orang-orang dengan kalalaian-kelalaian yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam PHR itu sendiri," tegasnya.

Seperti dikutip dari laman Kompas, sebagian besar pegawai PT PHR merupakan karyawan bekas dari PT CPI.

Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin kala itu mengatakan, 2.691 karyawan Chevron di Blok Rokan telah setuju untuk bergabung dengan Pertamina.

"Sebanyak 2.691 pekerja CPI telah setuju untuk bergabung dengan PHR. Jadi nanti operasional Blok Rokan akan dikerjakan oleh tim lama juga. Kemudian untuk kontrak kerja kami juga sudah lakukan mirrorring dengan CPI dan sudah mencapai 100 persen," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021).-dnr