RIAUIN COM- PLT Bupati Kuansing Drs Suhardiman Amby menegaskan bahwa informasi pembiayaan Diklatsar tiga OPD di Perhentian Sungkai pada tahun 2022 lalu dari hasil kebun sawit Pemda merupakan informasi yang tidak benar.

"Itu bohong. Setau Abang tak ada, malah Abang pribadi ngirim logistik 4 Truk, Tokonya masih ada, pemiliknya masih hidup," bantah PLT Bupati Suhardiman Amby ketika berbincang dengan Riauin.com melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat sore (20/1/2023).

"Nanti biar aja jaksa yang meriksa. Bongkar aja semua. Tapi jangan gajah hilang gara gara semut," tuturnya lagi.

Maksudnya, kasus yang lebih penting itu adalah mengungkapkan siapa yang menikmati hasil kebun sawit Pemda Kuansing itu selama 17 tahun ini.

"Kalau boleh saran, media mengejar hasil yang 17 tahun. Diperkirakan hasilnya Rp2,5 miliar pertahun, kalikan jumlah tahun produksinya," ucap Suhardiman.

Kendati demikian, kata Suhardiman, jika pun ada yang terpakai untuk kegiatan Latsar tidaklah jadi persoalan, yang penting bukan untuk kepentingan pribadi .

"Kalau untuk kegiatan masyarakat gas aja. Yang harus di kejar siapa penikmat untuk kepentingan peribadi selama 17 tahun ini? Kemana saja hasilnya? Kalau untuk kegiatan Ummat kita clear tu tak ada masalah," tutupnya.

Mencuatnya isu dugaan pembiayaan Diklatsar Pol PP, Dishub dan BPBD diambil dari hasil kebun Pemda yang berada di Desa Perhentian Sungkai pasca hearing Komisi II dengan pihak pengelolah pekan lalu.

Awalnya pemerintah tidak memiliki anggaran untuk kegiatan Latsar selama sepekan. Sehingga dibentuk panitia kecil ditingkat desa untuk mencari talangan dana demi mensuport kegiatan tersebut. Panitia kecil itu menyanggupi. Sehingga diperoleh dana awal sebesar Rp77 juta. Kemudian ditambah lagi sebanyak Rp33 juta. Namun sampai saat ini sumber pendanaan itu belum diketahui.-hen