"Konflik lahan yang paling banyak terjadi di Indonesia, itu di Riau. Di Riau, itu yang paling banyak di Kuansing," ungkap Gubri.

Itu sebabnya, Gubri mengaku sudah menginventarisir beberapa kasus konflik lahan, termasuk konflik lahan yang terjadi di Singingi Hilir, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Gubri berjanji akan melaporkan masalah ini kepada Kajati Riau.

"Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Wamen ATR/BPN Raja Juliantoni yang kebetulan juga putra asal Kuansing. Ya, mudah-mudahan segera ada solusi," kata Gubri.

Kedua, masyarakat Singingi Hilir berharap agar jalan-jalan yang belum diaspal, bisa diaspal. Tapi tentu ruas jalan tersebut harus masuk dulu jalan provinsi.

Terkait hal ini, Gubri Syamsuar meminta para tokoh masyarakat terutama Plt Bupati Kuansing agar mempelajari dan mendudukkan dengan pihak perusahaan.

Sebab, banyak ruas jalan yang dimaksud melintasi perusahaan dan statusnya masuk HGU perusahaan.

"Harus benar-benar didudukkan dulu. Nanti kita mau aspal, perusahaannya malah tak mau. Tapi kalau didudukkan dengan baik, kami yakin pihak perusahaan mau," ulas Gubri.

Untuk perbaikan dan pengaspalan jalan itu, kata Gubri bisa melalui pola bankeu provinsi. "Jadi nanti Bupati yang mengusulkan kepada kami (provinsi). Berdasarkan itu, kami akomodir melalui bankeu," kata Gubri menjelaskan.

Terakhir, masyarakat Singingi Hilir mengeluhkan banyaknya kebun sawit mereka yang masuk dalam kawasan hutan.

Terhadap masalah ini, Gubri juga meminta data yang jelas, agar kebun-kebun itu bisa dikeluarkan dari kawasan hutan melalui pola tanah objek reforma agraria (Tora).

Kepada masyarakat setempat, Gubri Syamsuar juga menyampaikan rencana pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini untuk memproduksi minyak goreng.

"Ada 4 PKS yang mau kita bangun, nanti salah satunya di Singingi Hilir ini," janji Gubri.

Sekedar info, di Kecamatan Singingi Hilir terdapat 8 desa mandiri, 4 desa maju dan sejumlah BUMDes yang tergolong maju. -adv, vie