"Jadi hari ini kita melihat ada indikasi bahwa ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya sebagai Bupati. Atas dugaan penyalahgunaan wewenang itu terjadi dugaan tindak pidana korupsi terkait permintaan Bupati kepada tujuh perusahaan terkait CSR yang digunakan untuk melakukan kegiatan normalisasi tersebut," ungkap Mattheus, Rabu (11/1/2023) di Ruang PTSP Kejati Riau.

Dijelaskan Mattheus, secara undang-undang Corporate Social Responsibility (CSR) itu memang diambil dari perusahaan. Namun, ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang terkait bagaimana pemerintah memanfaatkan CSR tersebut.

Mattheus mengungkapkan, berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemkab Pelalawan, pihaknya telah menemukan adanya permintaan uang walaupun itu dikatakan sebagai CSR.

"Meminta uang CSR itu boleh dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan. Artinya Pemkab Pelalawan seharusnya melengkapi dulu proposalnya. Kemudian memasukkan dana CSR itu dalam naskah perjanjian hibah daerah. Sehingga nanti dana CSR itu menjadi objek audit BPK," paparnya.

Kemudian, kata dia, untuk melaksanakan kegiatan harus dilakukan lelang karena nilainya diatas Rp1 miliar.

"Namun yang kita tangkap disini, dengan kewenangannya Bupati Pelalawan ini semaunya saja meminta kepada perusahaan dengan menggunakan kop pemerintah daerah, mengambil uang, kemudian tidak membuat naskah perjanjian hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang," lanjut Mattheus.

Sesuai data ARIMBI, adapun nilainya CSR dari tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp1,3 miliar yang bersumber dari dana CSR 7 perusahaan sebagai berikut:

1. PT Sari Lembah Subur (SLS) (13%) Rp155.383.809

2. PT Gandaerah Hendana (13%) Rp 155.383.800

3. PT Arara Abadi (13%) Rp155.383.800

4. PT Pertamina Hulu Energi Kampar (PHE) (13%) Rp. 155.383.800

5. PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) (20%) Rp293.052.000

6. PT Mitra Tani Nusa Sejati (MTNS) (20%) Rp293.052.000

7. PT Karya Panen Terus (KPT) (8%) Rp 95.620.800

Untuk mengungkap adanya dugaan korupsi tersebut, sebut Mattheus, Yayasan ARIMBI menggandeng LIPPSI untuk membuat laporan ke Kejati Riau.

"Karena spesifikasi LIPPSI di pidana Korupsi, sementara kalau ARIMBI terkait lingkungan. Jadi dugaan tindak pidana lingkungan kita laporkan ke Polda Riau, namun untuk dugaan korupsinya kita laporkan ke Kejati Riau," pungkas Mattheus.

Terkait laporan ARIMBI dan LIPPSI ini, kami mencoba melakukan konfirmasi kepada Bupati Pelalawan Zukri Misran. Pesan WhatsApp ke nomor pribadinya sudah terkirim, namun belum ditanggapi. Status pesan sudah centang dua abu-abu.-dnr