Riko mengatakan, yang melakukan pemasangan plang tersebut bukan organisasi maupun ormas, melainkan kliennya Hendry Wijaya yang telah memberikan kuasa pada RHF Law Office. Jika perusahaan merasa dirugikan atas jalan tersebut dan mengklaim memiliki jalan itu, mereka harus menunjukan legalitas yang dimiliki.

"Jika perusahaan merasa rugi atau merasa jalan itu miliknya harus buktikan dong dengan legalitas mereka. Dan PT NHR juga harus membayar hak orang lain seperti pesangon Pak Hendry Wijaya selaku mantan Direktur PT NHR, jangan jadi perusahaan mau tau untung mereka saja," ungkap Riko lagi.

Masih kata Riko, jika bicara serah terima terkait dokumen, kliennya sudah menyerahkan dan bahkan penyerahannya juga sudah ditandatangani oleh pihak Direktur PT NHR, Johan Kosaidi.

"Klien kami sudah melaksanakan serah terima dokumen pada tangal 3 Juni 2022 dan langsung diterima oleh direktur mereka Pak Johan. Seharusnya pihak manajemen PT NHR harus melaksanakan kewajibannya bukan menahan pesangon orang dan Johan Kosiadi sebagai Direktur Utama tidak pernah merespons untuk pembayaran pesangon dan upah yang tidak dibayar," ungkao Riko.

Plang yang dipasang itu bertuliskan 'Bahwa bagi siapapun yang merusak/mencabut plang pengumuman dan tiang pancang yang terdapat di atas lahan pribadi klien kami, maka kami sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah-langkah hukum atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan dengan melaporkan ke pihak yang berwajib. 

"Bahwa klien kami tidak melarang kendaraan masyarakat yang melewati  areal/lahan pribadi klien kami," sambung Riko.
     
Untuk itu menurut hemat Riko, pihak PT NHR harus segera menyelesaikan permasalah ini, agar tidak ada kegaduhan di tengah masyarakat Indragiri Hulu.-Gus