Menurutnya, formasi mangrove yang seharusnya menjadi barrier terhadap gelombang besar di Selat Malaka telah hilang. Tanah gambut yang rapuh di garis pantai tentu dengan mudah akan terkikis oleh gelombang. 

"Bila hal ini terus dibiarkan, akan memengaruhi kedaulatan negara dengan semakin menyempitnya luas pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia, antara lain di Pulau Rangsang Meranti dan Kabupaten Bengkalis," lanjutnya.

Hal lain yang terjadi, jika terus dibiarkan adalah hilangnya pencarian masyarakat, akibat rusaknya kebun-kebun, baik itu berupa kebun kelapa, sagu dan sumber mata pencarian lainnya. 

Oleh sebab itu, Murod menekankan rehabilitasi mangrove di Provinsi Riau tidak hanya bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan penanaman mangrove saja. Namun, diperlukan pembangunan bangunan sipil teknis, yang berfungsi sebagai penahan atau pemecah gelombang.

"Teknis rekayasa tanaman juga perlu dilakukan karena substrat atau media tanam tidak lagi pasir berlumpur, tetapi sudah sampai pada formasi tanah gambut," jelasnya. 

Ia berharap, dengan program mangrove untuk ketahanan masyarakat di kawasan pesisir melalui program Indonesia's Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) mampu meningkatkan pengelolaan mangrove yang lebih baik lagi kedepannya.

"Meningkatkan ketahanan masyarakat positif, pendekatan pengelolaan landscape terpadu diharapkan mampu mencapai tujuan sosial ekonomi dan lingkungan di wilayah yang menjadi sasaran," harap Makmun Murod.-dnr/mcr