BKK Desa ini, kata Wamendes PDTT sejalan dengan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Apalagi, total Dana Desa yang disalurkan ke Provinsi Riau sejak tahun 2015 hingga 2022 sebesar Rp9,75 triliun.

"Semangat Pemprov dengan memberikan BKK itu sejalan dengan pemberian Dana Desa dari pusat ke Riau," kata Budi.

Dalam menuju desa maju dan mandiri, kata Budi Arie Setiadi, tak lepas dari komitmen kepala daerah dan peran para kepala desa yang ada di Provinsi Riau.

Oleh karena itu, Wamendes mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama memberdayakan potensi yang ada di desa, sehingga nantinya dapat menjadi desa maju bahkan mandiri.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong percepatan membangun daerah, khususnya wilayah perdesaan.

Pemerintah Provinsi Riau, akan fokus membangun desa melalui sejumlah program salah satunya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Menurutnya, memberikan perhatian terhadap desa merupakan wujud keberpihakan dan kepedulian bersama dalam membangun dan memajukan desa di Riau sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Riau, khususnya di perdesaan.

Syamsuar menjelaskan, kondisi status desa di Riau pada tahun 2019 sebelum adanya BKK Desa yaitu Desa Mandiri tercatat sebanyak 10 desa bertambah menjadi 159 desa mandiri di tahun 2022.

Selanjutnya, untuk status Desa Maju terdata sebanyak 163 desa pada tahun 2019 dan menjadi 520 desa pada tahun 2022, sedangkan untuk status Desa Berkembang terdata sebanyak 915 desa pada tahun 2019 menjadi 801 desa di tahun 2022.

Kemudian untuk status Desa Tertinggal terdata sebanyak 422 desa pada tahun 2019 menurun menjadi 87 desa pada 2022, serta status Desa Sangat Tertinggal terdata sebanyak 45 desa pada 2019 saat ini  berkurang menjadi 24 desa. ***