RIAUIN.COMM- Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus dugaan tambang ilegal yang menyeret nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto.

Menurut dia, momen ini seharusnya dimanfaatkan Kapolri untuk bersih-bersih internal Korps Bhayangkara.

"Ini harusnya dijadikan momentum oleh Kapolri untuk segera melakukan tindakan yang lebih konkret terkait bersih-bersih internal kepolisian," kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (26/11/2022).

Bambang mengatakan, kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus menurun sejak kasus kematian Brigadir Yosua yang menyeret nama Ferdy Sambo. Belum lagi tragedi Kanjuruhan dan kasus jaringan gelap narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa.

Oleh karenanya, sudah saatnya Kapolri menguatkan sistem kontrol dan pengawasan internal di lembaga yang dia pimpin, sehingga para personel Polri bekerja sesuai aturan tanpa banyak melakukan pelanggaran.

"Jangan sampai momentum ini terlewat begitu saja dan internal Polri diam-diam atau tenang-tenang saja, tetapi di dalamnya menyimpan banyak pembusukan-pembusukan yang tentunya itu jauh dari harapan masyarakat," ujarnya.

Bambang sendiri tak yakin kasus dugaan tambang ilegal ini merupakan upaya balas dendam Ferdy Sambo dan gengnya.

Sebabnya, perkara tersebut sudah diperiksa Sambo sebelum kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bergulir. Saat itu, Sambo masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

"Kalau kemudian Kabareskrim merasa diserang, ini menjadi aneh karena pemeriksaan itu ditandatangani Ferdy Sambo tanggal 7 April," ujar Bambang.

Namun, di satu sisi Bambang juga heran. Jika Kabareskrim dan para petinggi lainnya terindikasi terlibat, seharusnya pengusutan kasus ini terus dilanjutkan.

Semestinya, para pihak yang diduga menerima aliran uang panas dikenai diproses hukum. Dalam ranah Divisi Propam Polri, pihak-pihak yang terlibat setidaknya disanksi etik.

Pascakasus kematian Brigadir Yosua, lanjut Bambang, "perang bintang" antara para petinggi Korps Bhayangkara memang sangat mungkin terjadi. Terbuka peluang adanya upaya saling menjatuhkan antarfaksi di tubuh Polri.

Namun, yang lebih penting dari itu adalah substansi dari kasus dugaan tambang ilegal ini. Jika terbukti ada yang melanggar, harus diganjar dengan hukuman setimpal, bukan malah ditutup-tutupi.

"Yang lebih penting daripada itu semua adalah substansi dari kasus ini, bahwa di internal kepolisian itu ada problem yang harus diselesaikan," katanya.

Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan eks Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Propam Polri Hendra Kurniawan angkat bicara soal kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang diduga melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Sambo mengaku, dirinya memang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran etik kasus ini ketika masih menjabat sebagai Kadiv Propam. Surat laporan hasil penyelidikan kasus ini ditandatangani Sambo pada 7 April 2022.

Hendra Kurniawan juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut bahwa ada dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal.

"(Keterlibatan Kabareskrim) ya kan sesuai faktanya begitu," kata Hendra jelang sidang obstruction of justice kasus kematian Brigadir J di PN Jaksel, Kamis (24/11/2022).

Terseretnya nama Kabareskrim bermula dari pernyataan mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong, yang mengaku menyetorkan uang miliaran rupiah ke Komjen Agus.

Namun, belakangan Ismail menarik pernyataannya. Dia mengaku mendapat tekanan sehingga menyampaikan keterangan palsu.

Terbaru, Kabareskrim membantah tuduhan ini. Menurutnya, jika dirinya benar terlibat, seharusnya kasus ini tak dibiarkan begitu saja.

"Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (25/11/2022).

Lebih lanjut, Agus mempertanyakan sikap Sambo dan Hendra ketika menjabat sebagai petinggi Divisi Propam Polri sebelum akhirnya dipecat karena tersandung kasus kematian Brigadir Yosua.

"Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," katanya. (*)