"Tak boleh keluar dari yang ada di RPJMD. Tentu situasinya berkembang juga pasca Covid-19 banyak program prioritas pemerintah yang tertunda. Intinya APBD sudah dikaji dengan Banggar dan TAPD, antara DPRD dengan Pemprov. Di mana hal ini sudah melalui tahapan dan evaluasi bersama," ucap Yulisman.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil kerja Banggar dengan menyampaikan hal ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

"Kita akan dilakukan fasilitasi menteri dalam negeri. Semoga nanti cepat selesainya," ujar Gubri.

Pihaknya juga akan melakukan proses percepatan kegiatan lainnya, salah satunya dengan melakukan tenderisasi lebih cepat pada tahun ini.

"Supaya pekerjaannya terkait dengan fisik dapat lebih cepat penyelesaiannya pada tahun 2023 yang akan datang," sebutnya.

Terkait program yang difokuskan dari APBD 2023 Provinsi Riau, Syamsuar menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap menyesuaikan dengan program prioritas.

"Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," katanya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelmy Amri, menjelaskan terdapat empat faktor yang mempengaruhi APBD Tahun 2023.

Diketahui, anggaran APBD yang ditargetkan pada Tahun 2023 ini sebesar Rp9,83 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 sebesar Rp8,65 triliun lebih dan tentunya ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,18 triliun atau 0,14 persen.

Adapun faktor yang mempengaruhi APBD Provinsi Riau Tahun 2023 yaitu, kerangka ekonomi makro daerah, kondisi dan proyeksi ekonomi global, kondisi ketenagakerjaan dan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, terkait kerangka ekonomi makro daerah terdapat tujuh prioritas pembangunan di tahun 2023 yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya ketahanan pangan daerah.

"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, meningkatnya wisatawan mancanegara, kenyamanan wisatawan mancanegara,  meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan," katanya.

Ia juga menjelaskan, kondisi perekonomian Provinsi Riau ditunjukkan dengan melihat kinerja yang berkaitan dengan berbagai indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, pengangguran, investasi dan sebagainya.

“Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 2,82 persen hingga 3,49 persen. Sektor kontruksi naik sebesar 38,9 persen, real estate 18,16 persen dan jasa pendidikan naik sebesar 7,5 persen," jelasnya.

Sedangkan, untuk proyek inflasi Riau pada Tahun 2022 dalam RPJMD sebesar 2,21 persen. Namun, per - September 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,86 persen.

“Hal ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga tarif listrik, rokok filter, bensin, bahan pangan dan lain-lainnya," ungkap Kelmy.

Sedangkan, untuk faktor kondisi dan proyeksi ekonomi global saat ini mengalami realitas pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Menurutnya, melindungi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan ini menjadi faktor kunci menjaga kondisi ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Riau.

Kemudian, untuk faktor kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau terus membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,40 persen dan turun sebanyak 0,5 persen dari tahun sebelumnya.

“Angka TPT Riau juga terpantau lebih rendah dari TPT Sumatera dan Nasional, masing - masing 5,13 persen dan 5,83 persen," lanjutnya.

Lalu, dari faktor kondisi kesejahteraan masyarakat di Riau menunjukkan trend membaik ditengah pemulihan ekonomi.

"Pemprov Riau cepat tanggap dengan program stimulus bantuan bagi pengemudi ojek, transportasi umum, nelayan dan pengguna BBM lainnya," ujar Kelmy.

Selain itu, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan meningkat. Peningkatan jni seiring dengan membaiknya harga komoditi sawit, sub sektor pembentuk NTP disamping komoditas lainnya.”NTP sub sektor ini dominan memberi kontribusi sebesar 172,61 atau meningkat sebanyak 8,45 persen dari triwulan sebelumnya," imbuhnya.

Kenaikan NTP yang mengindikasikan peningkatan pendapatan petani, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan wilayah pedesaan. -adv

 Editor : Novita