Ancam Mogok Nasional, Buruh Minta Upah Naik 13 Persen di 2023
RIAUIN.COM - Sekitar 6 ribu buruh menyerbu Istana Negara siang ini. Ada 6 isu yang dituntut oleh massa aksi, di antaranya minta kenaikan upah sebesar 13% di 2023 hingga penurunan harga BBM.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada sekitar 6 ribu buruh yang berasal dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar dan berbagai organisasi hadir di lokasi. Aksi ini juga dilaksanakan serempak di 34 provinsi.
"Aksi ini serempak dilaksanakan di 34 provinsi, termasuk Jakarta. Melibatkan hari ini di Jakarta lebih dari 6 ribu buruh. Karena bisa dilihat dari bis-bis hampir kurang lebih 150 bis," kata Said kepada media di patung kuda dekat Istana Negara, Rabu (12/10/2022) dikutip dari detik.
Ia juga menegaskan, aksi hari ini bukanlah yang terakhir. Apabila pemerintah tidak mendengarkan tuntutan, para buruh mengancam akan menggelar mogok nasional.
"Bilamana pemerintah tidak mendengarkan 6 isu yang kami bawa hari ini, dan juga pernah di bawa di hari-hari sebelumnya, pertengahan Desember 2022, partai buruh dan asosiasi serikat buruh, serikat petani, perempuan, miskin kota, PRT, buruh migran, buruh dan tenaga honorer, dan pekerja informal, akan melakukan mogok nasional pada pertengahan Desember 2022," sambungnya.
Mogok nasional tersebut, lanjutnya, akan diorganisir oleh Partai Buruh dengan diikuti oleh buruh, supir, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Tidak hanya itu, stop produksi juga akan dilakukan dengan diikuti oleh 15 ribu pabrik di seluruh Indonesia, 3 juta buruh.
Lebih lanjut Said mengatakan, 6 tuntutan yang diajukan buruh hari ini antara lain tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law uu cipta kerja, naikkan UMP/UMK tahun 2023 sebesar 13%, tolak PHK besar besaran di tengah ancaman resesi global, reforma agraria, dan yang terakhir yaitu sahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). (*)
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol