Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Bakal Demo Serentak 12 Oktober
RIAUIN.COM - Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja bakal menggelar aksi serempak di 34 provinsi pada 12 Oktober 2022 mendatang. Ada 6 tuntutan yang disuarakan dalam aksi nanti.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi tersebut bakal melibatkan 50 ribu buruh. Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Sementara di 31 provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (9/10/2022) dikutip dari detik.
Said menyebut ada 6 tuntutan yang akan disampaikan Partai Buruh pada aksi nanti. Di antaranya tolak kenaikan BBM dan PHK.
"Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law (UU Cipta kerja), naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agrarian, dan sahkan RUU PRT," ujar Said Iqbal.
Menurut Said di tengah kenaikan harga, upah kaum buruh berada di posisi yang sama. Oleh karena itu, pihaknya meminta kenaikan upah minimum sebesar 13 persen.
"Inflasi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Pertama, kelompok makanan, inflasinya tembus 5%. Kedua, transportasi naik 20-25%. Dan kategori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5%," kata Said Iqbal.
Menurutnya, inflasi di 3 kelompok inilah yang memberatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM.
Berdasarkan litbang Partai Buruh, pasca kenaikan BBM, inflasi tahun 2023 diperkirakan akan tembus di angka 7-8%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8%.
"Kita ambil angka 7% untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8%. Angka itu dijumlah, totalnya 11,8%. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13%," ujarnya.
"Kenaikan upah sebesar ini juga memperhitungkan untuk menutup kenaikan inflasi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol