Diminta Sukarela, ASN Tak Dipaksa Pindah ke IKN
RIAUIN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan pemerintah tak berniat memindah aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara paksa.
Azwar Anas mengatakan pemerintah kini tengah berupaya menciptakan lingkungan tinggal agar para abdi negara itu bersedia pindah ke IKN secara sukarela.
"Yang pasti di IKN ini nanti kampanye kita agar lingkungan yang menarik yang nyaman, kita tidak ingin paksa," kata Azwar Anas di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/10) dikutip dari cnnindonesia.
Ia memberi gambaran manakala IKN nanti memiliki sarana dan prasarana yang maju dan memadai, maka para ASN juga tak akan segan untuk memulai hidup di sana.
Prasanara yang ia maksud, macam rumah sakit modern, sekolah unggulan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga berbagai perguruan tinggi berkelas. Kemudian jalan bebas macet, serta polusi dan tentunya yang listrik memadai.
"Tentu ini akan menjadi mimpi semua orang, sehingga dari situ bayangan saya kalau ekosistemnya sudah tumbuh, ada playground buat anak-anak di tengah hutan, oksigen cukup pasti enggak usah dipaksa mereka ingin pindah ke ibu kota. Targetnya begitu (sukarela)," imbuhnya.
Lebih jauh, Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan bahwa kini Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi ke kementeriannya untuk menyiapkan sejumlah skenario pemindahan dan digitalisasi ASN di IKN.
Kemenpan RB, diklaimnya tengah memasuki tahap asesmen sehingga targetnya skenario tersebut bisa tuntas tahun depan.
"Ini bertahap, ini ada beberapa skenario belum bisa saya sampaikan. Ini ada skenario (ASN pindah) 20 ribu, 60 ribu, 100 ribu," kata Azwar Anas. (*)
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol