RIAUIN.COM - Massa dari sejumlah aliansi buruh membawa empat tuntutan dalam demo menolak kenaikan harga BBM di depan kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9).

Selain menolak kenaikan harga BBM, massa buruh juga membawa tiga tuntutan lain yakni, mendesak pemerintah segera mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, menuntut kenaikan UMK/UMSK, dan mendesak DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) BBM.

"DPR membentuk Panja atau Pansus BBM. Sudah terlalu lama DPR diam. Saatnya kamu bersuara. Suarakan suara rakyat. Kamu punya hak angket, kamu punya hak interpelasi. Bahkan kamu punya hak untuk impeachment. Gunakan untuk rakyat," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikutip dari cnnindonesia.

Aksi tersebut diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, serta sejumlah organisasi buruh lain di bawahnya.

Selain organisasi buruh, aksi tersebut juga diikuti kelompok masyarakat lain mulai dari serikat nelayan, petani, buruh migran, hingga organisasi guru honorer.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi serupa juga serempak digelar di 25 provinsi. Aksi terutama dilakukan di kota-kota besar seperti Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Medan, Banjarmasin, hingga Gorontalo.

"Aksi ini tidak akan berhenti pada hari ini. Kami mengumumkan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia wabil khusus para netizen yang bermain sosial media, anak muda, milenial, dan gen z, masa depanmu sedang terancam," kata Said kepada wartawan di lokasi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan sebanyak 3.000 aparat dikerahkan untuk mengamankan demo buruh di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

"Untuk (demo) yang di DPR ini ada sekitar 3.000 personel," kata Komarudin saat dihubungi. (*)