RIAUIN.COM - Sebanyak 3.000 aparat dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kompleks MPR-DPR-DPD, Jakarta Pusat, Selasa (6/9) hari ini.

"Untuk (demo) yang di DPR ini ada sekitar 3.000 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi.

Sementara itu, kata dia, untuk rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi demo, masih situasional. Artinya, penutupan jalan baru akan dilakukan jika jumlah massa aksi sudah berdampak ada arus lalu lintas di sekitar lokasi.

"Tapi sekira nanti memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup jalan Gatot Subroto ya akan kita tutup, khususnya yang dari Semanggi menuju Slipi," ucap Komarudin dikutip dari cnnindonesia.

Polisi mengimbau kepada massa aksi untuk melakukan unjuk rasa secara tertib dan jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Dengan harapan bahwa konsep pengamanan yang kita siapkan dapat membantu kelancaran untuk penyampaian pendapat di muka umum dan aktivitas masyarakat lainnya juga tetap berjalan lancar, baik itu pekerja maupun lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi demo di wilayah Jabodetabek akan diikuti 3.000 sampai 5.000 peserta.

Dalam aksi demo ini, kata dia, massa buruh menuntut DPR membentuk panitia kerja atau panitia khusus BBM DPR RI agar harga BBM diturunkan.

Tuntutan lainnya yakni massa buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah menaikkan UMK 2023 sebesar 10-13 persen. Aksi serupa juga digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia.

"Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur. Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," ujar Said. (*)