RIAUIN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan itu akan berlaku mulai hari ini (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, karena subsidi telah meningkat tiga kali lipat. Pemerintah memilih pengalihan subsidi untuk membantu masyarakat miskin.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9) dikutip dari cnnindonesia.

Pertalite Naik Jadi Rp10 Ribu
Pengalihan subsidi BBM berdampak pada kenaikan harga BBM. BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.

BBM jenis solar subsidi dibanderol Rp6.800 per liter dari sebelumnya Rp5.150 per liter. Harga Pertamax nonsubsidi saat ini naik menjadi Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.

BLT BBM
Pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT BBM). Bantuan jenis ini diberikan kepada 30 persen masyarakat paling miskin di Indonesia.

"Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," ujar Jokowi.

Pemerintah juga menyiapkan Rp9,6 triliun untuk bantuan sosial ke pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Mereka akan mendapat bantuan senilai Rp600 ribu.

Jokowi pun menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyisihkan 2 persen dari dana transfer umum untuk bantuan sosial. Dana sekitar Rp2,17 triliun itu akan digunakan untuk membantu pengemudi angkot, ojek online, dan nelayan.

Subsidi Masih Bengkak
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih tetap menambah anggaran subsidi meskipun harga BBM naik. Namun, tambahan subsidi dialihkan untukk membantu masyarakat miskin.

Sri Mulyani menyebut anggaran subsidi tahun ini bisa menembus Rp640 trilin dari saat ini Rp502,4 triliun. Menurutnya, besaran tambahan subsidi bergantung pada harga minyak di pasar dunia.

"Perkembangan dari ICP akan terus kita monitor karena suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masih dinamis," ucap Sri Mulyani. (*)