"Ini (lahan, red) bukan sama sekali bagian dari PT Karya Dayun. Berkaitan dengan izin milik PT DSI yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Siak, mereka harus sadar bahwa Izin Pelepasan Kawasan itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi," tegas Sunardi, Rabu pagi.

Dijelaskannya, dari putusan PTUN nomor 198 tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sunardi mengakui, izin tersebut tidak dibatalkan, namun izin itu sudah dinyatakan tidak berlaku untuk PT DSI termasuk pelepasan kawasan ini.

"Sehingga rencana konstatering dan eksekusi yang akan dilakukan oleh PN Siak sementara yang menjadi objek sasaran kan milik Indriyani Mok CS yang sudah bersertipikat. Ini sudah salah sasaran, jelas ini salah objek," ucapnya.

Sunardi memperingatkan, PN Siak seharusnya jangan memaksakan dan harus taat hukum. Dan yang menjadi pertanyaan, kata Sunardi, salah satu SOP dalam pelaksanaan konstatering dan eksekusi yang berwenang penuh adalah Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Siak.

"Nah, ketika PN Siak tidak melibatkan Badan Pertanahan, maka boleh dikatakan PN Siak sudah melanggar SOP dan melanggar aturan hukum. Maka tidak boleh yang bersangkutan itu melaksanakan konstatering atau eksekusi. Yang benar PN Siak harus melihat atura SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 tahun 1962, silakan baca sendiri," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, lahan seluas kurang lebih 1.300 hektar (Ha) itu rencanaya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Siak pada hari ini 3 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB dengan pemohon PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan PT Karya Dayun sebagai Termohon.

Warga pemilik lahan di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perisai Riau telah menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta perlindungan hukum terkait kasus sengketa lahan di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

Selain ke Kapolri, Surat bernomor 0046/DPP/LSM-P/VII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 itu juga ditujukan ke Kapolda Riau dan Kapolres Siak.-dnr