RIAUIN.COM – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah mengenai vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal, dia menilai aturan tersebut dapat mempersulit mobilitas rakyat.

Dalam cuitannya di akun Twitter Selasa, 5 Juli 2022, Fadli Zon menyinggung kondisi pandemi yang ia nilai telah melandai, menurutnya, di Eropa, Amerika dan benua lain sudah ditiadakan syarat memakai masker dan vaksin booster.

“Seharusnya sdh di ujung pandemi, di Eropa, AS dan benua lain hampir tak ada yg pakai masker bahkan tak ditanya vaksin booster” tulis Fadli

Politikus dari Partai Gerindra itu heran dengan penerapan aturan vaksin booster sebagai syarat perjalanan yang ia anggap akan mempersulit mobilitas rakyat Indonesia.

"Kenapa mempersulit mobilitas rakyat?" lanjutnya dikutip dari viva.

Sebelumya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua pekan lagi.

Ia menegaskan, pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik.

“Pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin 4 Juli 2022.

Belum banyak masyarakat yang melakukan vaksin booster

Penerapan kebijakan baru tersebut, lanjut Luhut, dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mal perhari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” pungkas Luhut. (*)