Pekanbaru, Riauin.com - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengambil sumpah dan melantik 12 pejabat tinggi pratama (eselon II), dan 305 pejabat administrator (eselon III),  pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemprov Riau, Senin (7/8).

Dari 12 pejabat tinggi pratama yang dilantik oleh Gubernur Riau, merupakan hasil evaluasi kinerja pejabat, dan perlu dilakukan rotasi terhadap pejabat yang telah bekerja selama dua tahun. Begitu juga dengan pejabat eselon III dan IV, dilakukan rotasi dan mutasi disesuaikan dengan keahliannya dan sesuai dengan displin ilmu masing-masing pejabat.

Berikut 12 Pejabat Eselon II yang di rotasi Gubernur, Kasiaruddin menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM, Yulwiriaty Moesa sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM, Indrawati Nasution sebagai Asisten Adimistrasi Umum (asisten III). Syahrial Abdi sebagai Kepala BPKAD.

Asrizal sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Rudyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Syafruddin sebagai Kepala Bapemasbangdes, Dahrius sebagai Kepala Dinas Sosial. Rahimah Erna sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Firdaus sebagai Kepala Biro Humas Protokol dan Kerjasama, Sudarman sebagai Biro Pemerintahan dan Otda dan Darusman sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Dalam arahan Gubernur Riau, kepada seluruh pejabat eselon II, III dan IV, langsung bekerja untuk mempercepat proses penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2017. Tidak ada lagi menunggu-nunggu pekerjaan lain, jalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)

"APBD Perubahan diperlukan segera disiapkan, setelah pelantikan langsung konsolidasi. Bagi sekretarisnya yang tidak bergeser harus lebih siap. Eselon III dan IV segera menyesuaikan di bagian yang baru, dan pelantikan ini hal yang biasa tidak perlu dibicarakan lagi," tegas Gubri.

Pada kesempatan tersebut, Gubri juga menegaskan kepada pejabat eselon II yang baru dilantik, pekerjaan yang tersisa dan belum terselesaikan di masing-masing dinas, biro dan badan, untuk duduk bersama menyelesaikan yang tersisa.

"Banyak pekerjaan di masing-masing OPD yang belum diselesaikan agar bisa diteruskan diselesaikan kepada yang baru dan duduk bersama. Pekerjaan untuk mengejar serapan anggaran dan APBD Perubahan harus terus dilanjutkan dan dipercepat," ungkap Gubri.

Masalah aset kata Gubri, masih menjadi pekerjaan berat bagi seluruh OPD. Pengelolaan aset masih menjadi perhatian dari Pemprov Riau, mengingat penghargaan WTP yang bisa dipertahankan tersebut berkat pengelolaan aset yang cukup baik.

"Pengelolaan aset ini kita harus bekerja keras, kalau tidak karena pengelolaan yang baik kita tidak bisa mensapat WTP. Aset-aset yang ada sekarang di seluruh OPD di kembalikan. Yang menjabat sekarang pindah tempat yang baru, asetnya dikembalikan, aset yang tercatat di masing-masing OPD milik OPD lama. Kalau pindah jangan dibawa aset itu," tegas Gubri lagi.(lipo*3/net)