Lahan tersebut murni milik masyarakat yang mempunyai surat-surat lengkap, tetapi diklaim oleh perusahaan. Sebagai masyarakat, tentu harus mempertahankan hak mereka. 

"Kami mendirikan pondok di lahan kami sendiri,  malah pondok kami yang dirusak. Sekarang kami juga tidak tahu dibawa ke mana kayu dan seng bekas pondok kami dibuang," ujarnya. 

Masyarakat juga menyayangkan ada campur tangan yang mengatasnamakan aparat militer (Kopassus). Namun yang membuat masyarakat heran, ada yang mengaku sebagai Kopassus menjaga perusahaan.

"Tentu heran kok bisa aparat negara menjadi kaki tangan perusahaan yang seharusnya mereka melindungi masyarakat," ucapnya lagi. 

Kades Penyaguan Marwan  membenarkan kejadian ini. Marwan membenarkan lahan tersebut punya masyakat, berdasarkan surat-surat yang ada. 

"Kita cukup kesal dengan ulah perusahaan yang merusak pondok masyarakat. Seharusnya ada perundingan terlebih dahulu," ujar Kades. 

Sekedar informasi lahan yang dimaksud sudah dimiliki oleh masyarakat sejak tahun 2001(berdasarkan surat keterangan pembukaan parit No. 112/300/DS/2001 yang dikeluarkan oleh Desa Belimbing) jauh sebelum perusahaan berdiri.
Kemudian dikuatkan lagi surat dari desa penyaguan no. 03/SK/PYG/VI/2020 dan No. 02/SK/PYG/III/2022. Sejauh ini pihak perusahaan tidak pernah membeli, ataupun masyarakat menjual dengan pihak perusahaan. -rls