RIAUIN.COM - PT Pertamina akan melaksanakan uji coba penjualan bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar menggunakan aplikasi digital, MyPertamina mulai 1 Juli 2022.

Artinya, mulai bulan depan setiap pelanggan yang ingin membeli pertalite dan solar harus memiliki akun di aplikasi MyPertamina atau daftar di https://subsiditepat.mypertamina.id/.

Adapun uji coba akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi antara lain Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Kebijakan ini diharapkan bisa membuat penyaluran BBM subsidi tersebut tepat sasaran. Sebab, data yang ada di aplikasi akan menunjukkan pembeli berhak mendapatkan BBM subsidi atau tidak.

Namun, kebijakan baru ini ternyata dinilai menyusahkan oleh sebagian masyarakat yang berbincang dengan CNNIndonesia. Selain itu, masyarakat juga khawatir data bocor sehingga membuat antrean di pom bensin makin panjang hingga tidak bersahabat dengan masyarakat yang gagap teknologi.

Annisa (23) seorang pegawai swasta yang kesehariannya menggunakan sepeda motor menilai kebijakan ini akan sangat menyusahkannya.

"Menyusahkan sekali ya. Kalau sinyalnya jelek bagaimana? Kalau yang enggak punya smartphone bagaimana? Emang juga ada jaminan nggak data kita terlindungi. Kebanyakan masukin data di aplikasi sekarang jadi makin ngeri," ujarnya kepada CNNIndonesia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wibi Pangestu (27) seorang pegawai swasta di Jakarta. Selain menyusahkan ia juga menilai kebijakan ini tidak sinkron dengan aturan Pertamina yang melarang pelanggan menggunakan handphone saat membeli BBM.

"Nyusahin. Pasti memperlama proses membeli bensin. Jadinya harus scan dulu, apa dulu, plus ini bertentangan juga sama larangan pakai hp di pom bensin. Kita dilarang pakai hp selama isi bensin, tapi harus memakai pakai aplikasi MyPertamina. Enggak ketemu logikanya," curhatnya.

Sejalan, Leo (29) juga menyampaikan hal serupa. Selain menilai kebijakan ini tidak tepat ia juga meyakini antrian pembeli bensin di SPBU akan makin panjang.

"Menyusahkan dan ribet sih sebetulnya. Tepat sasaran nggak, malah jadi antre makin panjang," kata dia.

Senada, Galih Gumelar (31) menilai bahwa kebijakan ini tidak memikirkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau mereka yang tidak fasih menggunakannya.

"Misalnya, seperti bapak-bapak angkut barang ke pasar gitu. Mereka yang sebetulnya tidak butuh smartphone, tapi terpaksa beli untuk kebijakan ini saja," ungkap Galih.

Meski ia menilai kebijakan ini bagus untuk membuat penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran, ia meragukan penerapannya di lapangan.

"Saya sepakat konsumsi BBM murah memang harus dikonsumsi oleh orang yang berhak ya. Niatnya sih bagus, hanya saja implementasinya yang saya takut bikin chaos. Misalnya, pelanggan yang tidak punya ponsel tapi dia berhak. Nah itu harus gimana?," jelasnya.

Sepakat dengan Galih, Ahmad Syam (31) juga menilai bahwa kebijakan ini tidak bersahabat bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone ataupun orang tua yang tidak mengerti teknologi.

"Pertamina juga harus memperhatikan orang-orang tua yang gagap teknologi, seperti misalnya nelayan yang punya kebutuhan akan BBM penugasan seperti pertalite tapi sulit mendaftar. Ini yang harus diperhatikan," pungkasnya dikutip dari CNNIndonesia. (*)

 Editor : Nab