RIAUIN.COM- Bupati Bengkalis, Kasmarni minta agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis bersinergi untuk mengoptimalkan perlindungan HAM dan program satu data. Hal itu dikatakannya usai penandatangan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama (MoU) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau, dan BPS Kabupaten Bengkalis, Senin (27/6/2022) di ruang VVIP Wisma Srimahkota.

Penandatangan MoU dengan BPS Kabupaten Bengkalis itu sebagai wujud penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data atau informasi statistik menuju satu data Kabupaten Bengkalis. Pemkab Bengkalis berusaha ikut memberikan serta membangun pelayanan hukum dan HAM, termasuk dalam penyediaan data sektoral yang valid dan akurat di wilayah Kabupaten Bengkalis.

"Namun dalam pelaksanaannya, perlu sinergi dan integrasi lintas sektor, karena kami masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau maupun BPS Kabupaten Bengkalis," ucapnya.

Melalui MoU ini diharapkan dapat menguatkan komitmen untuk mengimplementasi seluruh kerja sama, meliputi pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi, pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, serta penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Kabupaten Bengkalis. Serta penguatan rencana program satu data Kabupaten Bengkalis.