Bupati Wardan dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan MoU ini dalam rangka memberikan pelayanan hukum termasuk juga untuk konsultasi hukum dan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum.

Artinya, dalam rangka pencegahan dini dan tentunya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta bukanlah sebagai hak perlindungan untuk kekebalan hukum bagi para kepala desa.

"Untuk itu, apa yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting," ujarnya.

Maka, kepada seluruh kepala desa agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka memberikan pembekalan dan pemahaman agar dalam pelaksanaan tugas betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan Rakoor DMIJ Plus Terintegrasi yang merupakan program unggulan dan prioritas Pemkab Inhil dan hanya ada di daerah tersebut. ***