Pemerintah Kaji Hapus PPKM Seluruh Indonesia
RIAUIN.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah menggelar rapat untuk mengkaji penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pencegahan Covid-19.
Luhut menyebut rapat itu akan digelar akhir pekan ini. Menurutnya, sejumlah ahli akan dilibatkan dalam pertemuan itu.
"Kita nanti akan dengar, rapat dulu. Mungkin hari Sabtu-Minggu kita akan rapat dengan para pakar," kata Luhut saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (24/5) dikutip dari cnnindonesia.
Luhut menyebut hasil rapat itu akan dibawa ke Presiden Joko Widodo. Ia menyebut pendapat para ahli bakal jadi pertimbangan pengambilan kebijakan.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyampaikan pemerintah enggan terburu-buru mengambil keputusan. Namun, ia tak menutup kemungkinan PPKM dihapuskan dalam waktu dekat.
"Ya bisa saja, tapi nanti kita juga jangan terlalu... karena sebenarnya angkanya juga sudah sangat rendah," kata Luhut.
Sebelumnya, pemerintah melonggarkan sejumlah aturan terkait pandemi Covid-19. Salah satu aturan terbaru adalah penghapusan kewajiban mengenakan masker di luar ruangan.
Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi membuka peluang penghentian kebijakan PPKM. Ia menyebut hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat. (*)
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol