RIAUIN.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp18,6 triliun dari Rp412,9 triliun menjadi Rp431,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan tambahan alokasi anggaran bansos ke Badan Anggaran (Banggar) DPR agar mendapat persetujuan dari lembaga legislatif.

"Pemerintah juga melakukan langkah untuk tambahan perlindungan sosial yaitu Rp18,6 triliun kepada 20,65 juta KPM dan BPUM," ungkap Sri Mulyani saat rapat bersama Banggar DPR di Gedung DPR/MPR, Kamis (19/5) dikutip dari cnnindonesia.

Bendahara negara mengatakan tambahan anggaran bansos dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

"Jadi kalau masyarakat tanya, 'Apa manfaat APBN untuk mereka?' ya ini dalam bentuk perlindungan sosial dan subsidi BBM, ini langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tambahan anggaran bansos akan digunakan untuk perluasan sejumlah program perlindungan sosial yang sudah berjalan saat ini.

Beberapa contohnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Begitu pula untuk program bantuan pendidikan, BLT pedagang kaki lima (PKL) dan warung, serta BLT minyak goreng.

Tak hanya menambah alokasi anggaran bansos, pemerintah juga meminta restu Banggar DPR untuk menambah anggaran subsidi dan dana kompensasi energi sebanyak Rp275 triliun tahun ini.

Dana ini akan digunakan untuk menutup kebutuhan subsidi energi bagi masyarakat, termasuk dana kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). (*)