RIAUIN.COM - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan buruh bakal melakukan aksi May Day di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Sabtu (14/5).

"Aksi ini akan diikuti 100 ribu buruh dengan melibatkan buruh se-Jabodetabek di DPR RI," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya dikutip Rabu (20/4).

"Setelah itu, akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan," sambungnya dikutip dari cnnindonesia.

Said Iqbal menyebut, aksi Mayday ini tidak hanya digelar di Jakarta, puluhan ribu buruh juga akan menggelar aksi Mayday di beberapa daerah seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Banjarmasin, Medan, Batam, Ternate, Gorontalo, Manokwari, dan ratusan kota besar lainnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan aksi Mayday ini akan dihadiri oleh Partai Buruh bersama empat Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Serikat Buruh tingkat nasional, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Selain itu, aksi juga akan dihadiri oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Urban Poor Consortium (UPC), Forum Guru Honorer, Gerakan Perempuan Indonesia, Buruh Migran, Ojek Online, Organisasi Pemuda dan Kemahasiswaan.

Disampaikan Said Iqbal, dalam aksi Mayday 14 Mei mendatang, Partai Buruh beserta Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan beberapa tuntutan yakni menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, tepung, telur, bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menolak revisi UU PPP dan UU SP/SB, menolak upah murah, menghapus outsourcing, redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih).

Kemudian, menolak kenaikan pajak PPN, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RPP perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) dan buruh migran, menolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan, serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. (*)