RIAUIN.COM - Penerima bantuan sosial (Bansos) BPNT dan PKH juga akan menerima BLT minyak goreng total Rp 300 ribu. Dana tersebut diberikan sekaligus di muka untuk 3 bulan yaitu April, Mei, Juni. Pencairannya seperti biasa melalui PT Pos Indonesia.

Terkait jadwal cairnya BLT, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso kemarin mengatakan BLT minyak goreng akan cair minggu depan dan secara bertahap sampai tanggal 21 April 2022.

"Minggu depan kita sudah akan mulai melakukan penyaluran sehingga arahan Bapak Presiden, BLT minyak goreng tersalur pada bulan Ramadhan atau paling lambat setidaknya seminggu sebelum Lebaran bisa kita realisasikan bersama-sama," kata Susi dalam media briefing BLT minyak goreng, Jumat (8/4) kemarin dikutip dari detik.

Untuk cek penerima BPNT dan PKH yang berhak menerima BLT Minyak Goreng senilai Rp 300 ribu, masyarakat dapat secara langsung mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id.

Melalui situs ini masyarakat dapat melihat daftar penerima BPNT dan PKH sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sesuai kategori penerima menurut Kementerian Sosial.

Berikut cara cek penerima BPNT dan PKH:
1. Kunjungi website https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat Anda tinggal
3. Ketik nama Anda sesuai KTP
4. Masukkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode
5. Jika tidak jelas huruf kode, klik kotak kode tersebut untuk mendapatkan kode baru
6. Lalu klik tombol cari

Nah, begitulah cara cek penerima BPNT dan PKH. Untuk catatan, sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai dengan DTKS. Jadi bila nama penerima manfaat belum terdaftar dalam DTKS, maka bansos tidak dapat diberikan.

Berikut ini rincian penerima BLT minyak goreng:
Rumpun pertama, yang termasuk dalam daftarBNPT danPKH. Rumpun ini tanggung jawab Kementerian Sosial, di mana alokasi anggaran senilai Rp 6,2 triliun untuk menyasar 20,65 juta orang.

Rumpun kedua, BLT minyak goreng juga akan disalurkan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima warung (PKLW) makanan. Penyaluran ini akan dilakukan secara langsung oleh TNI/Polri di total 540 kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk 2,5 juta pedagangan kaki lima sebesar Rp 750 miliar. (*)