RIAUIN.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan modus pengemasan ulang minyak goreng curah untuk dijual menjadi minyak goreng premium di tengah masyarakat selama gejolak harga terjadi.

Dia menjelaskan hal tersebut yang kemudian membuat munculnya merek-merek baru minyak di pasaran saat komoditas tersebut langka.

"Modus-modus repacking, mengemas ulang. Saat ini banyak muncul jenis-jenis merek baru, yang selama ini tidak ada di pasar," kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2022) dikutip dari cnnindonesia.

Ia menyebutkan kepolisian bakal melakukan pemantauan terhadap produsen-produsen minyak sehingga tak melakukan upaya tersebut.

Pasalnya, kata dia, pengemasan ulang minyak curah itu turut mempengaruhi mekanisme pasar dalam penjualan minyak goreng di dalam negeri.

Menurut Listyo, sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi gejolak harga tersebut. Misalnya, penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu.

"Oleh karena itu, untuk pastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami (polisi) bersama pak Menperin membentuk Satgas Gabungan," ujar mantan Kabareskrim tersebut.

Jenderal bintang empat itu memastikan bakal menyebar personel satgas yang juga diisi oleh polisi itu ke sejumlah produsen hingga distributor minyak goreng untuk memastikan prosedur yang dilalui sesuai aturan. Pengawasan itu, kata dia, bakal dilakukan secara melekat dalam 24 jam.

Dia pun mengatakan bahwa kepolisian tak akan ragu untuk melakukan penindakan hukum apabila masih terdapat pengusaha yang melanggar aturan.

"Akan kami pantau, geser dari kebutuhan curah ke industri ini juga akan kami tindak tegas. Memalsukan dokumen," ucap dia.

"Sehingga kemudian mendapatkan bayaran subsidi yang tidak sesuai dengan realisasi produksi, ini akan kami tindak tegas sehingga kami ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk peserta yang masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Jumlah keluarga yang terdaftar diperkirakan mencapai 20,5 juta keluarga.

Minyak goreng menjadi masalah yang tak kunjung usai sejak akhir tahun lalu. Harga bahan pokok itu melejit hingga lebih dari Rp20 ribu per liter di tengah masyarakat.

Masyarakat di sejumlah wilayah sempat kesulitan mencari minyak goreng yang langka. Kemudian, pemerintah mengeluarkan aturan subsidi minyak goreng kemasan melalui dana BPDPKS. (*)